NUSANTARANEWS.CO – Pemerintah kerap kali latah mengatakan stok pangan aman dan terkendali. Padahal, Viva Yoga Mauladi mengungkapkan harga daging sapi di Aceh malah justru lebih mahal dari perkiraan pemerintah. Dia menuturkan apa yang disampaikan oleh Pemerintah selalu berbeda dengan fakta yang ada di lapangan, khususnya soal harga pangan.
“Pemerintah selalu bilang stok pangan aman, tapi di Aceh itu daging sapi dari 100 ribu menjadi 170 ribu per kilogram (kg). Kalau ada supply-demand, pasti terjaga harganya. Yang untung belum tentu produsen (petani dan peternak), tapi konsumen pasti rugi,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR RI itu di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (13/6/2016).
Baca juga: Data Pangan BPS, BI, Kementan dan Kemendag Tidak Sama
Menurutnya, keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan ini memang patut dipertanyakan. Isu soal kartel yang mempermainkan harga harus ditanggapi serius oleh pemerintah dan harus segera ditangkap. “Apakah yang salah? Selisih harganya terlalu tinggi. Penyidikannya harusnya diusut dong. Kalau ada kartel ada pidananya. Jangan terus-terusan bilang ada kartel ada mafia saja, tangkep dong kalau memang ada,” ujarnya.
Sedangkan terkait impor, Viva mengharapkan, harus ada perubahan mental dalam tata kelola di sektor pertanian. “Kita lahan banyak, tapi nggak terkelola dengan baik. Kalau mau jadi negara pengekspor, masa mau impor terus. Perlu ada perubahan dan pembangunan pertanian,” katanya.
Baca: Siapa Mafia Daging Sapi?
Viva pun mengusulkan, Pemerintah harus merubah sistem pertanian kita dengan sistem yang adil, bukan dengan sistem komando. “Tapi dengan membuat sistem pasar itu adil. Tugas Pemerintah mengatur agar adil untuk konsumen, produsen dan pelaku usaha yang butuh kepastian hukum. Jangan seperti kasis jagung kemarin, udah di tengah lautan, eh kebijakannya malah dicabut. Jangan sampai terulang lagi itu,” ujar Viva.
Selain itu, Viva menambahkan, Pemerintah juga bisa membuat program food estate se-Indonesia yang dekat dengan konsumen. “Dulu pernah ada di Merauke, tapi amburadul karena tidak terencana sehingga dana mangkrak, padahal sudah dialokasikan,” ungkapnya. (Deni)
