Ekonomi

Dewan Kehormatan PAN Sebut Kisruh Beras Bikin Pemerintah Jokowi Tampak Anti Petani

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Anggota Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Dr. Dradjad Wibowo mencarkan harapannya kepada Presiden Joko Widodo supaya menegur keras Kapolri Tito Karnavian dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait dengan persoalan beras.

“Sebagai alumnus IPB (Institut Pertanian Bogor, _red), saya berharap Presiden Jokowi menegur keras Kapolri dan Mentan dalam kasus beras. Saya tidak kenal pemilik dan pengurus PT IBU. Tapi setelah mempelajari apa yang mrk lakukan, saya harus katakan bahwa, bisnis mereka itu merupakan sebuah inovasi tata niaga pertanian yang brilian,” kata Dradjad dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Minggu (30/7/2017) malam

Menurut Dradjad, mere yang belajar ekonomi pertanian/agribisnis paham sekali, bahwa tata niaga pertanian sering menjadi salah satu titik paling lemah dalam pembangunan pertanian. Bahkan, kata dia, sering memberi kontribusi negatif terhadap kesejahteraan petani.

“Seringkali petani harus membayar in put tani yang terlalu mahal dan/atau menerima harga jual hasil tani yang terlalu murah. Akibatnya, rumus taninya — atau bahasa statistiknya Indeks Nilai Tukar Petani — cenderung jelek bagi petani,” jelasnya.

Baca Juga:  Masuk Pasar Indonesia, Lobsang Stairlift akan Bangun Pabrik di Surabaya

Adapun yang menjadi penyab, kata Dradjad, cukup banyak. Diantaranya adalah, lantaran rantai tata niaga yang terlalu panjang, pemain tata niaga yang eksploitatif terhadap petani, dan sebagainya.

Dia menyebut bahwa IBU memang bukan penolong petani yang tanpa kepentingan. Mereka, lanjut Dradjadm hanya perusahaan hilir beras yang mencari keuntungan. Tapi, mereka melakukannya dengan sebuah inovasi tata niaga.

“Hasilnya, mereka sanggup membeli dengan harga yang lebih mahal dari petani. Dan yang lebih saya kagumi, mereka sanggup menjual dengan harga yang lebih mahal kepada konsumen. Artinya, mereka mampu menciptakan permintaan, dan sekaligus marjin yang cukup besar sebaga imbalan bagi inovasinya. Petani juga diuntungkan, meskipun saya yakin IBU lebih diuntungkan dibanding petani,” urainya.

Dradjad menambahkan, perusahaan inovator seperti ini seharusnya diberi penghargaan. Kalaupun berbuat salah, cukup diberi pembinaan.

“Bukan malah dihukum, dengan tuduhan-tuduhan yang membuat alumnus pertanian seperti saya bertanya-tanya, pak Mentan dan pak Kapolri ini paham pertanian tidak ya? Bapak Presiden yth, kisruh beras ini membuat pemerintahan Bapak jadi terlihat anti petani dan anti perusahaan pertanian,” tandas Dradjad.

Baca Juga:  Bupati Jembrana Beri Diskon PBB-P2 75 Persen untuk Masyarakat

Pewarta/Editor: Ach. Sulaiman

Ikuti berita terkini dari Nusantaranews di Google News, klik di sini.

Related Posts

1 of 64