Hukum

Desak Transparansi BUMN, KPK Akan Temui Rini Soemarno

NUSANTARANEWS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan korporasi. Pasalnya, uang yang dikelola oleh perusahaan plat merah lebih besar jika dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Laode Muhammad Syarif menyusul banyaknya pejabat-pejabat BUMN yang tersandung kasus korupsi maupun suap. Misalnya seperti pejabat di PT Berdikari (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero) dan yang baru-baru ini mantan pejabat di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Emirsyah Satar. Padahal Garuda itu dianggap sebagai BUMN yang baik dibandingkan dengan BUMN lain.

“Terus terang BUMN perlu dikelola jauh lebih baik, jangan sampai BUMN kita itu menjadi sarang atau praktik kurang baik seperti itu,” ujarnya, di Jakarta, Selasa, (24/1/2017).

Atas dasar itu, dalam waktu dekat ini lanjut Laode, lembaga antirasuah akan menggelar pertemuan bersama Menteri BUMN; Rini Soemarno. Hanya saja, Ia tak menyebutkan kapan pastinya pertemuan tersebut akan digelar.

Baca Juga:  Mabes Polri Ambil Alih Kasus Penipuan Tanah PT Sipoa, Ada Apa?

Adapun salah satu usulan yang akan disampaikan, yaitu memperbaiki tata kelola keuangan korporasi dengan pengawasan yang lebih ketat melalui e-profit yang telah dikerjakan KPK beberapa waktu lalu. E-profit ini nantinya akan mengawasi beberapa aktifitas yang dilakukan oleh korporasi, salah satunya pengadaan.

“BUMN inikan aset negara, jadi sangat sayang gitu kalau harus dikorupsi,” pungkasnya. (Restu)

Ikuti berita terkini dari Nusantaranews di Google News, klik di sini.

Related Posts

1 of 607