NusantaraNews.co, Jakarta – Peneliti Denny JA mengungkapkan bahwa, menyambut desakan People Power gerakan 98 yang memprotes keras Presiden saat itu, Suharto, Madame Albright, menteri luar negeri Amerika Serikat, menyampaikan pidato. Dalam pidato tersebut disampaikan jika,
Presiden Suharto sebaiknya mengambil langkah “act of statesmanship,” untuk mengundurkan diri demi kemajuan negaranya. Act of Statemanship itu semacam langkah kearifan seorang pemimpin yang ingin mendahulukan kepentingan publik.
“Entah disebabkan pula oleh ucapan itu atau tidak, Presiden Suharto mengundurkan diri. Efeknya: Indonesia maju lebih baik. Ini negara berubah dari sistem non-demokratis menjadi demokrasi,” terang Denny dalam tulisannya baru-baru ini.
Kini, kata Denny, 20 tahun setelah mundurnya Pak Harto, di antara sisi negatif dan positifnya sebagai pemimpin, langkah “Act of Statesmanship” itu dikenang sebagai salah satu kuatnya leadership dan kearifan Pak Harto. Langkah itu menambah harum Pak Harto. “Mungkinkah hal yang sama dilakukan Setnov (Setya Novanto)? Act of Statesmanship akan membuat Setnov dikenang menambah sisi positif leadershipnya, mengimbangi derasnya serangan negatif opini publik,” tegas Denny.
Lebih lenjut Dennya menyatakan, seperti yang diduga Andi Narogong sudah bernyanyi. Mengikuti Nazarudin, nyanyian Andi Naragong keras sekali melibatkan Setya Novanto selaku salah satu mastermind dibalik mega korupsi e-KTP. Publik, kata dia, memang merasakan sulitnya memperoleh eKTP saat ini. Di kafe, saya mendengar percakapan ABG yang sudah melampaui 17 tahun, mengeluh KTPnya tak kunjung keluar. Untung, kata sebagian, mereka bisa peroleh SIM mobil. Kini SIM itu yg mereka banggakan, bukan KTP, bahwa mereka sudah dewasa, melampaui 17 tahun.
“Sebagian bahkan menyebut nama Setnov atas macetnya KTP mereka. “Wah,” ujar saya. Nama Setnov dan hubungannya dengan susahnya KTP masa kini bahkan sampai ke telinga anak anak baru gede. Padahal umumnya mereka mungkin tak terlalu suka politik. Pastilah social media begitu riuh memberitakan tuduhan ke Setnov untuk kasus eKTP,” tulis Denny.
Menurut Dennya, dengan prinsip hukum “presumption of Innocent” tentu saja publik bisa hargai prasangka Setnov tidak bersalah sampai pengadilan membuktikannya bersalah. “Namun beban politik kasus ini sudah menurunkan wibawa lembaga yang dipimpinnya: Partai Golkar dan DPR,” ucap Denny.
Denny pun membayangkan Setya Novanto mengambil langkah “Act of Statesmanship” itu. Setnov, imbuh Denny, bisa berkata: “Saya merasa tidak bersalah. Bagi pihak yang menuduh sebaliknya, silahkan buktikan di pengadilan. Namun saya tak ingin kasus saya pribadi membebani Partai Golkar dan Lembaga DPR. Biarlah saya yang menanggung beban ini secara pribadi. Dengan sadar demi tradisi baik politik, demi kejayaan Partai Golkar yang sangat saya cintai, demi wibawa lembaga DPR yang saya hormati, saya mengundurkan diri sebagai Ketum Golkar dan Ketua DPR. Keputusan saya ini berlaku sejak detik saya umumkan pengunduran diri saya,” bayangan Denny memonologkan sikap Setnov.
Apa yang terjadi jika Setya Novanto ucapkan “Act of Statesmanship“. Nama Setya Novanto akan bertambah harum. Ia dianggap ikut meletakkan tradisi baik “mengundurkan diri” ketika bukti awal penyidikan sang tokoh sudah terang benderang, dan sang tokoh mulai menjadi beban lembaga yang dipimpinnnya.
“Berdasarkan survei LSI, Nov 2017, Golkar berpeluang jaya kembali dengan branding baru: ketua umum baru dan program baru. Mungkinkah itu terjadi? Di KPK, kini hanya istri dan pengacaranya yang diizinkan bezuk. Hanya lewat mereka berdua, anjuran “Act of Statesmanship” itu bisa dilakukan. Atau hal lain yang bisa terjadi: dalam kesunyian malam, pelan pelan menyelinap kesadaran baru yang menyentuh Setnov untuk mengambil langkah “Act of Statesmanship itu,” tutup Denny. (red)
Editor: Achmad S.
