NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita memastikan tidak ada pihak yang dirugikan akibat adanya kebijakan harga eceran tertinggi (HET) beras yang mulai berlaku pada 1 September 2017 lalu.
Justru, kata Enggar, dengan adanya HET maka harga beras akan lebih terkendali. “Ini bisa dijadikan komoditi politik,” ucapnya. Selain untuk menjaga harga, adanya HET akan menjaga agar beras tidak dijadikan komoditas politik yang digunakan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) maupun pemilihan presiden (pilpres).
Enggar menyampaikan, salah satu fungsi dari HET ini adalah melindungi konsumen. Dengan adanya HET, pedagang tidak bisa sembarangan menaikkan harga beras yang dijual di pasaran. “Jadi 250 juta masyarakat harus dijaga daya belinya. Petani juga enggak boleh dirugikan,” ujarnya di Double Tree Hilton Cikini, Jakarta, Selasa (5/9/2017).
Selain itu, menurut Enggar, dengan adanya HET ini juga diharapkan dapat melindungi para pedagang kecil. Pasalnya, selama ini para pedagang kecil tersebut selalu kalah bersaing dengan pedagang besar karena. “Ada pembangunan berkeadilan. Pengusaha besar nggak membunuh yang kecil. Yang kecil bisa jadi bertumbuh besar. kemarin beberapa waktu lalu, dengan dibukanya secara bebas, maka yang kecil kalah,” ungkapnya.
“Jadi harus ada upaya itu bisa dibantu dan dilindungi supaya dia bisa berusaha. Sistem ekonomi liberal maka yang kuat dan cepat akan mengalahkan yang lemah. Kita nggak mau itu. Untuk jaga daya beli masyarakat, kita tetapkan HET. Kalau tidak, ini akan liar,” tutur Mendag Enggar.
Baca: Pedagang Diminta Segera Terapkan HET Beras Dalam Sepekan
Pewarta: Ricard Andhika
Editor: Ach. Sulaiman
