Politik

Demokrat Minta Akhiri Persekusi Politik Berbasis Perppu Ormas oleh Nasdem

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – DPP Partai Demokrat angkat bicara soal tudingan ketua Fraksi Nasdem, Victor Bungtilu Laiskodat yang menyatakan bahwa pargatai Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat adalah partai politik yang mendukung sistem khilafah di Indonesia. Tak hanya menuding, Victor juga mengatakan empat partai itu harus dihabisi dari NTT.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik menilai pernyataan Victor sebagai sebagai bahasa persekusi politik. Persekusi politik, kata Rachland adalah atau perbuatan buruk pada orang atau kelompok yang didasari kebencian akibat  perbedaan politik. Tujuannya menghalangi korban berpartisipasi penuh dan bebas dalam kehidupan politik.

“Kecemasan kalangan kritis bahwa Perppu Pembubaran Ormas dapat membuka kotak pandora persekusi politik kian mendekati kenyataan,” kata Rachland dalam pernyataan tanggapannya di Jakarta, Jum’at, 4 Agustus 2017.

Menurut Rachland, empat Partai politik non-pemerintah (Demokrat, Gerindra, PKS dan PAN) di NTT hari hari ini, sedang dijadikan sasaran persekusi politik yang dilancarkan elit Partai Nasdem sebagai Partai pendukung pemerintah. Dikatakan, tambahnya, empat partai itu harus dihabisi di bumi NTT layaknya dulu PKI dihabisi. Alasannya, empat partai menolak Perppu Ormas dan penolakan ini telah disamakan dengan dukungan pada sikap intoleran dan anti-Pancasila.

Baca Juga:  Kemendagri Dukung Penuh Transformasi di Bidang Kesehatan

“Dalam konteks kontestasi pilkada NTT yang sudah di depan pintu, itu bisa diartikan suatu hasutan pada rakyat NTT untuk mendiskriminasi hak dan kebebasan politik kader-kader dari empat partai tersebut. Lebih jauh, provokasi itu berbahaya karena membangun kesalahpahaman yang dapat memicu konflik agama di NTT,” ungkap dia.

Lagi pula, lanjut Rachland, perlu diketahui, sampai hari ini Presiden belum mengajukan Perppu Ormas ke DPR untuk dimintai persetujuan. “Dengan kata lain, partai-partai politik di DPR belum memiliki sikap resmi terhadap Perppu tersebut. Maka, tudingan bahwa empat partai tersebut menolak Perppu Ormas adalah non-faktual,” katanya.

Kendati demikian, ungkap Rachland, kader-kader Demokrat memang memiliki pandangan kritis terhadap Perppu Ormas. Namun, seperti akan diurai di bawah, kritisisme itu samasekali tak mungkin dan tak bisa disimpulkan sebagai dukungan pada ekstremisme.

Pertama, Partai Demokrat adalah partai inklusif yang berdasar Pancasila. Trilogi perjuangan partai kami adalah Demokrasi, Kesejahteraan dan Keamanan. Praksis politik partai kami berada dalam wawasan nasionalisme, humanisme dan pluralisme. Semua itu dinyatakan dalam manifesto politik Partai Demokrat.

Baca Juga:  Resmi Maju Pilpres, Gerindra Gaspol Menangkan Prabowo di Jawa Timur

Kedua, dengan demikian, kami terikat dan setia pada Pancasila. Kami meyakini Pancasila adalah kesepakatan bangsa yang tepat dan final untuk menata dan menjaga kehidupan kita bersama sebagai bangsa. Kami memilih berada di barisan paling depan membela Pancasila dari ancaman ekstremisme teokratik yang datang dari masyarakat, namun juga: absolutisme atau otoritarianisme politik yang bisa dilakukan pemerintah.

Ketiga, adalah keyakinan kami bahwa pengelolaan kekuasaan negara wajib dilakukan dalam cara yang sejalan dengan tujuan memelihara tatanan dalam masyarakat demokratik, bahkan saat terdapat ancaman padanya. Negara tidak boleh berubah menjadi otoriter atau bersikap seolah berhak memonopoli kebenaran dengan alasan menjalankan kewajiban melindungi rakyat dari ancaman ekstremisme.

Keempat,  pendirian tersebut mendasari pandangan kader Partai Demokrat terhadap Perppu Pembubaran Ormas. Sungguhpun misalnya benar ancaman ekstremisme itu nyata, negara harus memilih kutub demokratik dari kutub otoritarian, cara yang benar bukan cara yang mudah, dalam menghadapinya.

Sulit dibantah, kutub politik yang dimanifestasikan oleh Perppu tersebut lebih dekat pada politik otoritarian, karena menghapus ketentuan dalam Undang-Undang Ormas bahwa negara harus menempuh proses pengadilan bila terdapat keperluan untuk membubarkan Ormas. Dengan demikian, Perppu ini mengabsahkan penolakan negara pada keharusan untuk tunduk pada due process of law.  Ini, di mata kami, adalah ancaman serius pada keselamatan demokrasi.

Baca Juga:  Masyarakat Kurang Kenal Airlangga Hartarto, Golkar Jawa Timur Lemah Sosialisasi

Kelima, adalah cacat akal sehat untuk  menempatkan rakyat yang tak bersetuju pada Perppu tersebut pada perahu yang sama dengan kalangan yang dituduh pemerintah mengembangkan intoleransi dan mengancam Pancasila serta NKRI.

“Kritisisme kader-kader Partai Demokrat ditujukan bukan pada kewajiban negara menghadapi ekstremisme, namun pada bahaya dari Perppu tersebut terhadap tatanan hukum dalam masyarakat demokratik, yakni suatu masyarakat yang mengakui bahwa hak dan kebebasan asasi manusia berlaku untuk setiap warga negara tanpa kecuali,” tegas Rachland mengakhiri.

Baca: PAN Bantah Tudingan Pembela Negara Khilafah

Pewarta/Editor: Ach. Sulaiman

Related Posts

1 of 1.740