Connect with us

Politik

Demokrat: Demo di Rumah SBY Bukan Demo Biasa

Published

on

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Benny Kabur Harman. Foto Deni Muhtarudin/Nusantaranews
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Benny Kabur Harman. Foto Deni Muhtarudin/Nusantaranews

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Politisi Partai Demokrat, Benny Kabur Harman, mengungkapkan bahwa aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah mahasiswa ke rumah pribadi Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada Senin (06/02/2017) kemarin bukanlah unjuk rasa yang biasa.

Pasalnya, menurut Benny, posisi SBY saat ini bukanlah sebagai pemegang kekuasaan atau bagian dari kekuasaan.

“Ini bukan aksi demo biasa, padahal Pak SBY bukan sedang dalam posisi memegang kekuasaan, tidak masuk akal mahasiswa-mahasiwa yang dikenal berbangsa melakukan demonstrasi ke seseorang yang tidak lagi berkuasa,” ungkapnya kepada wartawan di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (08/02/2017).

Untuk itu, Benny pun menduga bahwa aksi unjuk rasa mahasiswa tersebut memang sudah diatur sedemikian rupa oleh pihak penguasa.

“Saya menduga aksi demo itu dilakukan pihak kekuasaan yang selama ini tidak senang atas langkah-langkah Presiden ke 6 Pak SBY dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat,” ujarnya.

Loading...

Bahkan, lanjut Benny, cuitan SBY di media sosial Twitter dan konferensi pers yang dilakukan SBY pun dipersalahkan oleh pihak-pihak yang tidak suka kepada SBY.

“Cuitan Pak SBY dan konpres telah disalahkan, seolah-olah Pak SBY tidak mendukung kekuasaan pemerintah. Cuitan SBY dan konpres adalah posisi beliau sebagai ketua umum, beliau berkewajiban memberikan penjelasan pada kadernya melalui media sosial dan televisi,” katanya.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu menambahkan, sejak awal Partai Demokrat memilih posisi sebagai penyeimbang. Sehingga, SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat memiliki kewajiban untuk mengingatkan Pemerintah jika melakukan kesalahan.

“Partai Demokrat tentu tidak tinggal diam. Sebagai Ketua Umum, Beliau (SBY) punya kewajiban  menyampaikan apa yang jadi harapan dan pendukung sebagai partai republik penyeimbang. Posisi Demokrat jelas mendukung pemerintahaan yang sekarang, mendukung kebijakan pemerintah yang pro kepentingan masyarakat. Apabila ada kebijakan yang tidak sesuai atau ada kebijakan yang aktif maupun pasif, maka Partai Demokrat wajib mengoreksi, mengingatkan kepada Pemerintah,” ungkap Benny.

Baca Juga:  Rampung Diperiksa KPK, Fayakhun Andriadi Irit Bicara

Reporter/Penulis: Deni Muhtarudin

Loading...

Terpopuler