Berita UtamaLintas NusaTerbaru

Demo Hari Tani Nasional, Tuntut Reformasi Agraria

Para petani perempuan sedang bercengkrama di sawah/ Foto via pecidasase.blogspot.com
Para petani perempuan sedang bercengkrama di sawah/ Foto via pecidasase.blogspot.com

NUSANTARANEWS.COM – Sekelompok mahasiswa dan petani yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) Riau menggelar aksi demonstrasi di gedung DPRD Provinsi Riau. Dalam demo kali ini, massa menuntut adanya reformasi agraria sejati dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional ke-56 yang jatuh pada tanggal 24 September 2016.

“Sejatinya, reforma agraria mensejahterahkan rakyat, setiap orang punya hak atas tanah,” ucap Sumarni, salah seorang petani saat berorasi di Pekanbaru, Senin (26/9).

Dikatakan bahwa hakikatnya dengan reformasi agraria, kekayaan alam tidak lagi dikuasai pemodal dan asing. Oleh sebab itu, hal tersebut harus menjadi semangat dan aspirasi yang hendak mewujudkan keadilan atas hak kepemilikan tanah dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria.

Namun, hingga 56 tahun UU itu diundangkan, monopoli tanah masih terus berlangsung, konflik agraria semakin massif. “Mana tanah untuk rakyat, mana kesejahteraan untuk rakyat, semua tanah dikuasai perusahaan besar, rakyat sengsara, tanah mereka dirampas perusahaan, mereka ditekan, dibunuh,” sambung Koordinator Lapangan Aksi, Hamzah

Baca Juga:  Militer Israel Kawal Aksi Pemukim Zionis Bakar Pemukiman Paletina di Tepi Barat

Menurut Hamzah, kebijakan berpuluh tahun pemerintah tidak berpihak kepada rakyat, sebaliknya mengintensifkan perampasan dan monopoli kaum tani, nelayan dan suku minoritas serta rakyat miskin lainnya di pedesaan.

“Setiap kasus pembebasan lahan dari tangan kaum petani, selalu disertai berbagai tindakan kekerasan dan kriminalisasi kaum tani,” sebutnya.

Dalam aksi itu, pendemo juga menuntut untuk menurunkan sewa tanah, menaikkan upah buruh, menghentikan monopoli dan perampasan tanah, mewujudkan reforma agraria sejati dan membangun indutri nasional. Selain itu pemerintah diminta menghentikan pembakaran hutan serta menghukum perusahaan yang membakar hutan dan lahan.

Masa akhirnya diterima Wakil Ketua DPRD Riau Manahara Manurung dan Ketua Komisi B DPRD Riau Marwan Yohanis serta sejumlah anggota Komisi B lainnya di Ruang Rapat Komisi. Manahara Manurung mengatakan, dewan sejalan dengan aspirasi petani dan mahasiswa dan akan menyampaikan tuntutan itu ke pusat melalui DPR RI.

“Kami kirimkan aspirasi ini ke DPR RI, mari kita bersama-sama berharap akan ditindaklanjuti sehingga kehidupan petani akan lebih sejahtera,” pungkasnya. (Yudi/ant)

Related Posts

1 of 7