NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Demi PAN, Baiknya MenPAN-RB Mundur. Indikasi telah berubahnya haluan politik Partai Amanat Nasional (PAN) setidaknya dapat tercium pada dua kasus; Pilkada DKI Jakarta dan penolakan tentang presidential threshold (PT) 20-25 persen pada UU Pemilu. Artinya, dinamika politik dalam negeri belakangan ini ditandai konflik semakin keras antara rezim Joko Widodo dan kekuatan Islam politik.
“(Hal ini) mengharuskan pimpinan DPP PAN mengurangi dukungan terhadap rezim (Jokowi),” kata pengamat politik Network for South East Asian Studies (NSEAS), Muchtar Effendi Harahap seperti dikutip dari keterangan tertulis, Jakarta, Rabu (26/7/2017).
Ini sekaligus menjawab kegaduhan antara pemerintahan Jokowi dan PAN. Sebab, pendiri PAN Amien Rais sebelumnya meminta PAN manarik mundur salah satu menterinya yang bertugas di Kabinet Jokowi, yakni Asman Abnur. Asman diketahui duduk di kursi Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (MenPAN-RB) usai dilantik pada 27 Juli 2016 lalu.
Menurut Muhtar Effendi, Amien Rais telah tampil menjaga cita-cita politik PAN dan juga menghindar dari tekanan untuk mendukung Rezim Jokowi. Amien Rais, kata dia, berpikir rasional; satu jabatan menteri non teknis harus dikorbankan untuk mendapat dukungan umat Islam politik khususnya.
Anjuran Amien Rais Manpan-RB mundur merupakan sinyal kepada Rezim Jokowi, PAN bukan parpol ambisius kekuasaan atau hanya karena mendapat jabatan menteri, harus tunduk pada kepentingan Rezim.
“Cara berpikir Amien Rais rasional ini sesungguhnya untuk kepentingan kolektif PAN agar mendapatkan dukungan politik dan suara lebih banyak pada Pemilu legislatif tahun 2019. Jika, Menpan-RB mundur, maka lebih mudah bagi PAN untuk melakukan kampanye publik bahwa PAN adalah parpol oposisi terhadap rezim Jokowi yang selama ini terkesan anti kekuatan Islam politik. Kegagalan rezim Jokowi urus pemerintahan dan rakyat Indonesia selama ini, PAN secara moralitas politik tidak harus bertanggungjawab. Bahkan, PAN dapat menggunakan kegagalan rezim ini untuk mendowngrade ekektabilitas Jokowi sehingga kalah dalam Pilpres 2019,” jelasnya.
Selain itu, PAN juga diketahui menjadi partai politik yang walk out di DPR saat dilakukannya voting atas RUU Pemilu sebelum akhirnya disahkan parpol-parpol koalisi pemerintah. RUU tersebut lolos menjadi UU secara kontroversial dan membuahkan kritikan tajam dari sejumlah pengamat, pakar, dan ahli. Terkhusus soal isu presidential threshold 20 persen.
Sikap oposisional Amien Rais sebagai pendiri PAN dinilai cerminan arah politik ke depan partai berlambang matahari. Amien kerap kali membuat kritikan tajam atas sejumlah kebijakan pemerintahan Joko Widodo.
“Sikap oposisional ini berlanjut terhadap issue reklamasi Pulau Palsu Pantai Utara Jakarta, kriminalitas aktivis dan ulama, penerbitan Perppu Ormas, pembubaran ormas Islam HTI, dan terakhir penetapan RUU Pemilu khususnya masalah PT 20-25 persen. Ke depan diperkirakan Amien Rais terus akan bertindak oposisional terhadap Rezim, dan melakukan downgrade elaktabilitas Jokowi agar kalah pada Pilpres 2019 mendatang,” kata dia.
“Saya sangat percaya, Amien Rais menolak Jokowi lanjut sebagai Presiden pasca Pilpres 2019. Desakan agar Menpan-RB mundur adalah salah satu langkah Amien Rais untuk mendowngrade elektabilitas Jokowi. Dengan mundurnya Menpan-RB, massa konstituen PAN tidak akan dalam keraguan dan kebingunan untuk tidak memberikan dukungan dan suara kepada Jokowi pada Pilpres mendatang,” pungkasnya. (ed)
Editor: Eriec Dieda
