Connect with us

Hankam

Delinking

Published

on

Gerakan Anti Cina di Vietnam. (Foto: Ist)

Medio 1990-an, muncul perdebatan besar di tanah yang disebut banyak orang sebagai “Utara” dan “Selatan”, dua ranah yang sengaja dibuat berbeda karena kontrasnya situasi dan kondisi yang mereka miliki. Perdebatan tersebut berkutat pada sebuah pengandaian (sebuah kata yang lebih dramatis dari sebuah pengharapan) tentang apa yang terjadi di dunia ketiga jika pada abad ke 21, negara-negara maju macam Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman bertumbangan ekonominya. “Kondisi akan lebih baik…”, teriak mereka yang letih bertautan dengan Utara. “Tidak, tidak, semuanya akan jauh lebih buruk karena tidak ada lagi yang mau menyorongkan tangan untuk membantu dunia ketiga, jangan tolak kedermawanan kami…”, teriak para konglomerat dan bourgeose Utara. Sebuah perdebatan yang tentu saja kita tahu hasilnya karena kita sekarang sudah berada pada mileu pengandaian tersebut.

Sejak 2007, Tiongkok mengumumkan peningkatan anggaran militernya sebesar 17,8% yang kemudian dilanjutkan pada tahun 2008 sebesar 17,6%. Pesatnya Tiongkok di bidang militer tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi yang membubung karena perdagangannya yang sukses di dunia. Mereka sempat mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 11%, bahkan cadangan devisa mereka adalah yang terbesar di seluruh dunia dengan nilai sebesar 1,2 triliun dolar AS.

Baca juga: Stabilitas Asia Dalam Bayang-bayang Ambisi Global Cina

Fenomena ini tentu saja membuat mereka yang mendukung kapitalisme bersorak gembira. Keberhasilan Tiongkok ini dianggap sebagai kemenangan kapitalisme. Saat ini, hanya Kuba dan Korea Utara yang kekeuh dengan ideologi komunisnya.

Pada sebuah forum ekonomi, Prebisch dari Argentina pernah berkata bahwa kemajuan di negara-negara Selatan bisa tercapai apabila ada sebuah koneksi yang simetris antara Utara dan Selatan. Simetri yang bisa terjadi karena kedua wilayah tersebut memiliki keunggulan yang sama yang bisa bergandengan satu sama lain, Utara dengan teknologinya dan Selatan dengan sumber kekayaan alamnya.

Baca Juga:  Ustadz Felix Y. Siauw: Ideologi tak Bisa Mati

Namun sayang seribu sayang, simetri tak terwujud karena sistem yang terbentuk lebih condong ke satu pihak dan tentu saja merugikan pihak lain. Negara-negara Selatan bagaikan kuda kurus yang kesusahan mengangkut gerobak kekayaan alamnya sendiri.

Baca juga: Mewaspadai Proyek Jalur Sutra Maritim

Berbeda dengan Prebisch, Andre Gunder Frank bersuara lebih radikal. Dia menyuarakan perlunya sebuah delinking untuk menciptakan kondisi yang lebih baik di negara-negara berkembang. Relasi dengan Utara dinilainya tidaklah mutualis karena mereka berpolah layaknya Octopus yang menjerat mangsanya. Kekayaan alam di negara Selatan seolah-olah menjadi kutukan bagi pemiliknya dan juga menjadi sebuah alasan bagi negara-negara Utara untuk terus melakukan kerja sama yang tidak simetris tersebut.

Kita bisa merujuk pada pendapat Kenichi Ohmae tentang dunia tanpa batasnya. Ohmae berpandangan bahwa di era globalisasi ini dunia menjadi satu dan batas-batas negara tidak relevan lagi untuk dibicarakan. Secara tersirat, Ohmae hendak menohok negara-negara komunis semacam Korea Utara dan Kuba yang dianggap kolot karena mempertahankan isolasi diri dari dunia internasional. Pendapat Ohmae ini bisa dilihat sebagai upaya tangan-tangan kapitalisme untuk merambah seluruh dunia dengan melakukan propaganda dan dekonstruksi pemikiran sehingga nantinya tidak ada lagi yang menolak konsep perdagangan bebas yang mereka sodorkan.

Baca juga: Stretegi Licik RRC Ingin Kuasai Jalur Pelayaran Malaka dan Laut Cina Selatan

Dengan melihat keberhasilan Tiongkok, baik dalam konteks ekonomi maupun militernya, rasanya pendapat bahwa kapitalisme telah memenangkan pertarungan patut disangsikan. Penulis justru melihatnya sebagai sebuah keberhasilan dan kebenaran pendapat Gunder Frank tentang perlunya delinking untuk keluar dari jerat Octopus Utara. Delinking yang terjadi di Tiongkok bukanlah sebuah delinking yang arogan dan kekeuh pada prinsip yang kolot, tapi sebuah delinking dengan pemahaman yang komprehensif ditunjang dengan kesadaran bahwa mereka adalah negeri besar dengan segudang potensi yang mereka miliki.

Baca Juga:  Diskusi Publik 13 Oktober: Menelisik Agenda Politik Komunisme dan Khilafah di Pilpres 2019

Delinking Tiongkok adalah sebuah delinking yang mau untuk mengakui bahwa lawan juga memiliki kelebihan yang bisa diambil tanpa harus berlaku keras dan frontal dengan mereka seperti halnya Kuba dan Korea Utara. Di sini Tiongkok menyadari bahwa perdagangan (tanpa kata bebas), konsep yang diyakini Utara, mutlak harus dijalani sebuah negara untuk tetap survive. Akan tetapi perdagangan tersebut tidaklah dibiarkan melenggang sendirian tetapi dikawal oleh sebuah prinsip yang diyakini oleh masyarakat Tiongkok, yakni sosialisme untuk kemaslahatan bersama. Delinking yang mereka jalankan adalah delinking dengan mengembangkan segala potensi yang dimiliki untuk tembuh dan besar.

Baca juga: Islamophobia dan Pengaruh Kebijakan Cina Dalam Dunia Islam

Banyaknya jumlah penduduk yang selama ini menjadi kutukan telah berubah menjadi sebuah keunggulan karena pemberdayaan masyarakat. Masyarakat disodorkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melayani cipta dan karsa mereka. Salah satu hasil yang bisa dilihat adalah perindustrian motor di negara tersebut. Industri motor tidak hanya dilakukan di pabrik tapi juga sudah menjadi sebuah industri yang bisa dikerjakan di rumah di kala senggang.

Keberhasilan Tiongkok seolah-olah menjadi gugatan dari Tiongkok sendiri yang ditujukan tidak hanya kepada kaum kapitalisme Amerika dan Eropa, tapi juga bagi para pemeluk komunis akut di Kuba dan Korea Utara. Mereka tak mau disebut sebagai pengikut Utara karena telah mencoba menerapkan kapitalisme. Mereka menganggap hal tersebut sebagai keberhasilan sosialisme dengan menciptakan kemandirian bangsa. Sosialisme baru atau sosialisme inklusif, begitulah masyarakat Tiongkok menyebutnya.

Tiongkok juga tak hendak disamakan dengan sosialisme Kuba dan Korea Utara karena bukan saja kemiskinan yang akut yang bersarang di sana, tapi juga masokisme para pemimpin mereka yang berleha-leha di tampuk kekuasaan dengan membiarkan rakyat menderita. Coba lihatlah, apakah Castro pada masa ia hidup dan Jong-un tahu rasanya tidak makan seharian, bekerja membanting tulang demi sesuap nasi yang tetap saja tidak cukup untuk mengenyangkan busung seperti rakyatnya? Tentu saja yang mereka tahu sosialisme-komunisme haruslah berjalan, titik, sedang mereka tetap berfoya-foya dengan segala kemewahan mereka. Tentu saha hal tersebut menjadi hipokrisi yang menjijikkan.

Baca Juga:  Dugaan Bio-Terorisme, Benih Cabai Berbakteri Asal Tiongkok Belum Pernah Ada di RI

Baca juga: ASEAN dalam Bayang-bayang Pengaruh Komunis Cina

Penulis teringat tentang kisah seseorang yang bingung dan putus asa karena tidak tahu bagaimana caranya mengarungi sebuah sungai yang deras airnya sedang dia sendiri tidak cakap untuk berenang. Kemudian datanglah tukang kayu yang memberikan sebuah perahu untuk mengarungi sungai itu, Giranglah orang tersebut karena bukan saja berhasil mengarungi sungai tapi juga selamat sampai tujuan. Saking girang dan bersyukurnya ia sehingga menenteng perahu itu kemanapun dia pergi dan akhirnya mati karena kelelahan. Begitulah Kuba dan Korea Utara yang miskin dan terpuruk karena tetap memegang komunisme yang tidak memberikan apa-apa bagi rakyatnya, kecuali bagi segelintir tiran yang tersenyum di balik kepulan asap cerutunya.

Penulis: Boy Anugerah, Alumnus Magister Ketahanan Nasional Universitas Indonesia, Direktur Eksekutif Literasi Unggul Consulting

Terpopuler