NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Deddy Sitorus ungkap 5 hal penyebab petahana tak diusung PDIP. Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang akan digelar pada Desember 2020 mendatang, suhu politik terasa kian menghangat. Berbagai lobi politik dilakukan mereka yang berniat turut serta dalam kontestasi. Begitupun partai – partai politik yang mempunyai keterwakilan di daerah disibukkan dengan seleksi guna menentukan Bakal Calon yang akan diusungnya.
PDI Perjuangan misalnya, sepertinya dalam perhelatan Pilkada kali ini, partai di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut nampak sangat selektif dan terkesan tak terlalu awal dalam mengeluarkan rekomendasi dukungan. Walaupun ada beberapa nama yang telah mendapat ‘restu’ untuk berlaga di berbagai daerah, namun tak sedikit yang bakal calon kepala daerah yang masih menanti rekomendasi dukungan dari Partai pemenang Pemilu 2019 itu.
Hal tersebut mau tak mau telah menjadi pertanyaan publik. Rasa penasaran masyarakat terutama konstituent semakin menjadi manakala beberapa calon Petahana yang tadinya diusung PDIP, hingga saat ini masih menunggu rekomendasi dari Ketua Umum.
Politisi PDIP Deddy Sitorus menjelaskan mengakui bahwa partainya memang sedang dalam tahap menyeleksi. Menurut pria yang juga anggota DPR RI tersebut, sebagai Partai Kader, PDI Perjuangan selalu “berusaha” mengusung kader sendiri, apalagi petahana dalam sebuah Kontestasi Politik.
“Tetapi itu bukan “harga mati” sebab PDI Perjuangan adalah partai terbuka dan selalu mempertimbangkan realitas dan dinamika politik,” tutur Dedy dalam pesan tertulisnya, Rabu (29/7)
Deddy mencontohkan, dalam banyak kesempatan, PDI Perjuangan malah mengusung “Paslon” yang bukan berasal dari kalangan internal Partai. Ambil contoh yang fenomenal dalam kasus Sutiyoso, dan yang terbaru dalam Pilkada Kota Solo dan Medan.
Hal itu, ungkap Deddy, bukan hal baru dan melalui pertimbangan yang panjang, baik dalam konteks kebutuhan dinamika politik lokal maupun nasional. Doktrin di PDI Perjuangan adalah “patuh dan taat” terhadap garis dan kebijakan politik partai yang tentunya dipikirkan dengan matang. Sebab sebagai kader, jabatan politik bersifat penugasan dan bukan privelege.
Petahana yang merupakan kader partai juga biasanya mendapat privelege untuk meneruskan masa kepemimpinan selanjutnya kecuali ada pertimbangan lain. Setidaknya, ungkap Deddy, ada 5 alasan mengapa seorang petahana tidak diusung kembali dalam periode selanjutnya
Pertama ada (potensi) masalah hukum, etika atau blunder politik. Kedua berkhianat atau tidak menunjukkan komitmen terhadap garis berjuangan Partai
Ketiga, memiliki terobosan atau potensi menghasilkan akselerasi pembangunan atau adanya penolakan masyarakat atau dari internal Partai, keempat, realita politik atau kebutuhan strategis partai ditingkat lokal maupun nasional, dan kelima potensi memenangkan kontestasi politik atau kemampuan bertarung mendapatkan amanah rakyat.
“Nah, jadi jangan mudah mutungan sebagai kader sebab jabatan bukanlah segala-galanya. Sebab politik itu jalan membangun peradaban dan melampaui interest atau ambisi orang perorang. Kader Partai yang paripurna memahami ini, yang tidak paham berarti belum tuntas menjadi kader dan belum memahami apa itu “kesabaran revolusional,” pungkasnya. (ES)
