NUSANTARANEWS.CO, Kaltara – Kendati ramai diperbincangkan dan namanya digadang-gadang menjadi kontestan Pilgub Kalimantan Utara pada Pilkada Serentak ke-4 yang diagendakan KPU bakal digelar pada September 2020 mendatang, Politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus menyatakan tak akan mengikuti Pilgub Kaltara 2020.
“Saya berterima kasih kepada siapapun yang mempercayai dan menginginkan saya turut berkompetisi di Pilkada Serentak 2020 nanti. Tapi dengan sangat menyesal, saya tak dapat mewujudkan keinginan tersebut,” ujar Deddy kepada NUSANTARANEWS.CO, Sabtu (15/6/2019).
Alasan Deddy tak ingin berkompetisi dalam Pilkada 2020 mendatang, karena menurut Caleg peraih suara terbanyak se Kalimantan Utara itu, ia akan berusaha konsisten dengan amanat yang telah diberikan masyarakat Kaltara sebagai angota DPR RI. Deddy menegaskan, bahwa ia akan memegang teguh janjinya saat Kampanye untuk mengemban aspirasi masyarakat Kaltara di Senayan.
“Saya sudah berjanji tak kan menyia-nyiakan amanah sebagai wakil rakyat. Bagi saya, janji dan amanah harus ditunaikan,” tegasnya.
Ketika disinggung apabila kelak DPP PDI P merekomendasikan dirinya pada Pilgub Kaltara mendatang, Deddy enggan berspekulasi. Namun ia memastikan hal itu tak kan terjadi. Pasalnya ia ditugaskan oleh Ketua Umum PDI P Megawati Sukarno Putri sebagai legislator yang diharapkan dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat Kaltara dan bukan sebagai Kepala Deerah.
“Saya kira hal itu (DPP merekomendasikan dirinya sebagai Cagub/Cawagub) tak kan terjadi. Karena jelas, bahwa saya ditugaskan sebagai Legislator,” tandasnya.
Terkait sikap kritisnya kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Juru Debat Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi- Maruf Amin tersebut mengungkapkan, tidak ada salahnya mengingatkan seorang Pemimpin agar tidak larut dgn kekuasaan dan interest pribadi/kelompok.
Ia juga menyatakan, kritikan yang ia sampaikan adalah suara-suara dari arus bawah. Apalagi, ungkap Deddy, ia termasuk pihak yang pada Pilgub 2015 lalu turut memperjuangkan Irianto Lambrie sebagai Gubernur Kaltara. Sehingga ia merasa punya beban moral untuk mengingatkan Gubernur apabila ada kesalahan.
“Sebagai orang yang dulu memperjuangkan Pak Irianto sebagai Gubernur, saya punya tanggung jawab etis dan moral untuk mengingatkan. Tidak ada salahnya mengingatkan seorang Pemimpin agar tidak larut dgn kekuasaan dan interest pribadi/kelompok,” tutur Deddy.
Deddy juga mengingatkan bahwa kekuasaan adalah jalan pengabdian. Selain kepada rakyat, juga sarana mengabdi kepada Tuhan. Sehingga, sebaik-baik Pemimpin adalah yang mau mendengar suara dan teguran. Ia juga meminta jangan sampai kritikan disalah artikan dengan kebencian.
“Politik dan kekuasaan itu jalan untuk mengabdi. Mengabdi kepada rakyat, pada daerah dan kepada Tuhan. Sebaik-baiknyanya Pemimpin adalah dia yang peka terhadap suara masyarakat dan yang mau mendengar meski tidak enak di telinga,” pungkasnya.
Pewarta: Eddy Santri