Deddy Sitorus: Moratorium CPO Akan Merusak Industri Sawit dan Migor

Deddy Sitorus: Moratorium CPO akan merusak industri sawit dan migor.
Deddy Sitorus: Moratorium CPO akan merusak industri sawit dan migor/Foto Anggota DPR RI, Deddy Sitorus.

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Anggota DPR RI l, Deddy Yevry Hanteu Sitorus menilai bahwa Keputusan Pemerintah yang memberlakukan moratorium atau pelarangan ekspor CPO (crude palm oil) bukan sebuah langkah yang tepat.

Politisi PDI Perjuangan itu mengungkapkan bahwa kebijakan Pemerintah tersebut bakal mendorong lonjakan harga di pasar perdagangan sekaligus menggerus harga komoditas di tingkat petani menjadi lebih rendah.

“Ini bisa merusak industri CPO secara keseluruhan, industri minyak goreng juga, dan merugikan petani petani kecil yang ada di pedalaman. Terutama, petani sawit kecil, pemilik lahan sawit sedang dan pemilik kebun sawit yang tidak memiliki pabrik pengolahan CPO, refinery atau pabrik minyak goreng,” ujar Deddy, Sabtu (23/4)

Deddy mengatakan 41 persen pelaku industri sawit adalah petani dan pengusaha kecil. Saat ekspor itu dilarang, industri dalam negeri tidak akan mampu menyerap seluruh hasil produksi.

Deddy mengungkapkan, kebutuhan minyak goreng hanya sekitar 10 persen atau sekitar 5,7 juta ton per tahun, sedangkan produksinya mencapai 47 juta ton per tahun untuk CPO. Adapun 4,5 juta ton per tahun lainnya untuk palm kernell oil (PKO).

Deddy menilai, moratorium ini hanya akan menguntungkan pemain besar. Khususnya, mereka yang memiliki pabrik kelapa sawit, fasilitas refinery, pabrik minyak goreng, atau industri turunan lainnya. Mereka memiliki modal kuat, memiliki kapasitas penyimpanan besar, dan pilihan-pilihan lain untuk menghindari kerugian.

“Buah sawit itu tidak bisa disimpan lama, begitu dipanen harus segera diangkut ke pabrik kelapa sawit. Jika tidak, buahnya akan busuk. Akibatnya rakyat menanggung kerugian dan kehilangan pemasukan,” paparnya.

Deddy minta Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau ulang kebijakan moratorium ekspor minyak nabati mentah dan minyak goreng ini. Kebijakan itu dianggap hanya efektif untuk jangka waktu pendek, yakni sebagai langkah menjaga pasokan di dalam negeri dan turun harganya di tingkat domestik.

“Ketimbang memaksakan larangan ekspor, lebih baik Pemerintah memastikan distribusi minyak goreng sampai ke masyarakat berjalan lancar. Pemerintah, kata dia, perlu membuat regulasi yang ketat, melakukan pengawasan intens, dan mendorong digitalisasi tata-kelola perdagangan kelapa sawit yang terkoneksi dari hulu ke hilir,” tegasnya. (ES)