NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Deddy Sitorus minta pemerintah daerah gunakan data terbaru agar bantuan tepat sasaran. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menilai bahwa, masih adanya sengkarut terkait penyaluran bantuan sosial tak lepas dari saat pendataan di level bawah. Sehingga Deddy meminta kepada Pemerintah Daerah agar dalam mengalokasikan bantuan benar-benar menggunakan data terbaru.
“Sebaiknya data itu dimutakhirkan dengan melibatkan komunitas-komunitas masyarakat dilingkungan tersebut. Ini penting, karena selain memastikan keberadaan penerima, juga bantuan dapat benar-benar sampai kepada yang paling berhak,” tuturnya kepada Pewarta, Rabu (13/5).
Menurut Deddy, pemutakhiran data itu harus segera dilakukan. Apabila tidak segera disikapi maka masalah salah sasaran dalam mengalokasikan bantuan akan terus terjadi. Akibatnya, pihak yang berhak menerima bantuan justru hanya akan menjadi penonton yang dapat memunculkan riak-riak keluhan yang bermuara pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pemerintahnya.
Kondisi sosial ekonomi adalah hal yang elastis olehkarena itu data yang diperlukan pun harus terkini pula, kata Deddy merujuk adanya beberapa daerah yang dalam mengalokasikan bantuan masih menggunakan data lama. Bahkan tak jarang orang yang sudah meninggal pun masih masuk dalam daftar nama penerima bantuan.
“Semua ini tak akan terjadi apabila kita semua mengedepankan profesionalitas. Terlebih dalam melakukan pendataan obyek penerima bantuan, saya berpesan jangan main-main karena ini terkait kemanusiaan,” tandas Politisi PDI Perjuangan tersebut.
Dalam menetapkan penerima pun, Deddy mewanti-wanti agar syarat dan indikatornya harus jelas. Dalam masa pademi Covid-19 saat ini memang hampir semua kalangan merasakan dampaknya. Sehingga Kroscek, tinjauan langsung sebelum yang bersangkutan resmi ditetapkan sebagai pihak penerima bantuan adalah hal yang solutif.
“Salah satu hal yang penting dalam mengalokasikan bantuan adalah keterbukaan sehingga siap menerima koreksi. Karena dengan adanya koreksi tersebut, maka dana yang berasal dari rakyat tersebut akan semakin mudah mempertangungjawabkanya,” ujar Deddy.
Pemerintah Pusat saat ini telah menetapkan kebijakan dengan mengelontorkan bantuan, seharusnya didukung dengan data yang valid oleh Pemerintahan vertikal hingga jajaran yang paling bawah. Karena bermanfaat atau mubazirnya anggaran yang telah dikucurkan terletak pada pendataan calon penerima bantuan tersebut.
“Sebelum terlambat, kepada Daerah yang masih menggunakan data lama, saya minta segera mutakhirkan melalui pendataan ulang. Libatkan semua elemen terutama yang paham benar kondisi lingkungan tempat para calon penerima bantuan itu,” pungkas Deddy. (ES/ed. Banyu)
