NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menaruh ekspektasi besar terhadap mutu pengetahuan Capres petahana Joko Widodo dalam debat perdana capres-cawapres 2019. Pigai yang juga hadir dalam acara debat yang diselenggarakan KPU di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019) malam tadi mengaku secara utuh dan dekat menyaksikan debat perdana.
“Saya menyaksikan sendiri dari dekat dan utuh debat capres tadi malam. Saya membayangkan bahwa Joko Widodo telah mengalami kemajuan dalam kapasitas dan kompetensi baik pengetahuan bernegara maupun memimpin negara,” tutur Pigai dalam keterangan resmi yang diterima nusantaranews.co, Jumat (18/1).
Simak:
- Ini Pernyataan Penutup Jokowi dan Prabowo Tanpa Saling Apresiasi
- Debat Hukum dan HAM, Rektor Ibnu Chaldun: Sandi Malam ini Adalah Bintang
- Jawaban Prabowo Soal Banyaknya Peraturan Perundangan Tumpang Tindih Antara Pusat dan Daerah
“Ternyata sangat sangat sangat memprihatinkan. Kemampuannya belum sampai untuk mengelola negara sebesar Indonesia ini,” imbuhnya.
Pigai mengaku dirinya kecewa terhadap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan partai politik serta para pendukung yang mendorong Jokowi untuk dipaksa menjadi Kepala Negara.
“Saya sangat kecewa Ibu Megawati dan partai politik dan orang-orang yang mendorong Joko Widodo untuk dipaksa menjadi Presiden. Kalau untuk menjadi Presien dengan kualitas sekelas itu orang Papua juga banyak bahkan lebih hebat dari Joko Widodo untuk menjadi Presiden,” kata Pigai.
Ia menyebut setidaknya ada 3 indikator mengapa kompetensi pengetahuan bernegara Jokowi dinilai belum cukup.
Pertama, kata Pigai, Anda menyaksikan sendiri seorang kepala negara membaca teks yang disiapkan Pramono Anung bolak balik sampai selesai. Kedua, Jokowi tidak mampu menyampaikan aspek-aspek krusial bernegara yang dihadapi dan kebijakan yang memberi harapan. “Ketiga, Jokowi lebih banyak menyerang pribadi Prabowo dan Gerindra seperti kanak-kanak dan penggosip,” urainya.
Bagi Pigai, kata-kata Jokowi akan membuat legislasi adalah contoh nyata tidak memahami pembagian kekuasaan (Judikatif, Eksekutif dan Legislatif) trias politika.
“Kalau kita membiarkan Jokowi memimpin lagi maka sudah bisa diperkirakan faktor kapasitas pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya, Indonesia akan mengalami degradasi praktek dan pengetahuan bernegara,” tandas Pigai.
Pewarta: M. Yahya Suprabana
Editor: Achmad S.
