NUSANTARANEWS.CO – Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk membatalkan penundaan dana alokasi umum (DAU) ke sejumlah daerah yang berjumlah Rp133 triliun. Menurutnya, penundaan DAU dengan dalih mengurangi defisit anggaran negara memberikan dampak tak main-main. Dampak paling buruk, kata dia, adalah menyebabkan pengangguran di pedesaan.
Dampak lain yang paling buruk akibat penundaan dana alokasi umum akan menyebabkan pengangguran di pedesaan karena sudah dipastikan dana alokasi desa akan tertunda dan program pembangunan di desa akan terhenti selama 4 bulan, di mana dana alokasi desa untuk membangun infrastruktur desa itu banyak memberikan dampak terhadap lapangan kerja bagi penduduk desa.
“Karena itu, jika Joko Widodo tidak ingin dipidanakan oleh PNS dan pegawai honorer di daerah, serta terjadi ledakan pengangguran di daerah maka penundaan DAU harus dibatalkan. Pemangkasan DAU harus berpegang pada prinsip anggaran untuk yang produktif yang memberikan imbas lapangan kerja dan mendukung perekonomian di daerah seperti pembangunan pasar, irigasi dan lain-lain dipertahankan dan non-produktif seperti buat tugu pembatas kota Solo bergaya mahkota raja seperti di Solo yang dibangun Joko Widodo saat menjadi Walikota Solo dengan biaya miliaran, itu sebagai contoh penggunaan anggaran yang tidak produktif,” terang Arief kepada Nusantaranews di Jakarta, Selasa (30/8).
Dampak lebih lanjut, kata dia, tidak ada pekerjaan di desa dan akan bisa meningkatkan angka kemiskinan di desa serta urbanisasi penduduk desa ke kota-kota besar.
“Dampak yang paling terasa akan terjadi demotivating works pada PNS akibat tertundanya gaji PNS di daerah yang terkena penundaan DAU, lambatnya pelayanan pemda/Pemkot akibat kurangnya dana operasional untuk menunjang kinerja PNS seperti dana sidak kedesa desa,” pungkasnya. (eriec dieda)
