NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan pagi tadi Senin (28/8/2017) ramai, menyusul sebuah aksi digelar di depan kantor KPK. Para LSM yang tergabung dalam Jaringan Penggerak Pemberantasan Korupsi ini mendesak agar KPK segera mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dana tidak terduga oleh Bupati Pelalawan M Harris.
Dalam dugaan korupsi dana tidak terduga tersebut, Bupati Pelalawan M Harris diduga melakukan korupsi APBD Kabupaten Pelalawan Tahun anggaran 2012 sebesar sebesar Rp 10,9 miliar. Dimana mereka mengklaim, dana tersebut dipergunakan tidak sesuai peruntukannya yang diatur dalam APBD Pelalawan.
Dalam tuntutannya, mereka meminta KPK segera memanggil dan memeriksa Bupati Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau M. Harris. Selain mendesa pengusutan dugaan korupsi dana tidak terduga, mereka juga meminta KPK terkait hasil audit kepada BPK mengenai penggunaan dana tidak terduga tersebut.
“Kami yakin dan percaya bahwa KPK yang menurut kami adalah satu-satunya lembaga yang kredibilitas masih sangat baik di mata masyarakat, oleh sebab itu kami memohon segera bertindak dalam pengusutan korupsi yang terjadi di Kabupaten Pelalawan yang sudah jelas-jelas menyalahgunakan wewenangnya,” ujar Budi Margono selaku pimpinan aksi, melalui keterangan tertulisnya.
Dirinya juga menambahkan, sebenarnya kasus ini sudah ditindak lanjuti oleh Kejati Riau yang dalam penyelidikannya sudah memanggil beberapa saksi, namun lanjut dia, “Untuk memeriksa bahkan menetapkan bupati Kabupaten Pelalawan hingga saat ini nihil,” ungkapnya. (*)
Editor: Romandhon
