NUSANTARANEWS.CO, Sumenep – Perwakilan tenaga kesehatan (nakes) dan non nakes mendatangi DPRD Kabupaten Sumenep, Madura. Dihadapan anggota dewan mereka menangis pilu lantaran nasibnya hingga kini tak ada kejelasan. Senin, 3 Oktober 2022.
Mereka yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer Nakes (FKHN) Tenaga Kesehatan Sukarela (TKS) dan Non Nakes, ibaratnya bekerja hanya sebagai budak, yang diupah semau tuannya. Sementara nasib dan masa depannya, tak jelas.
Juru bicara FKHN TKS Nakes dan Non Nakes Sumenep, Ahmad Sufriyan mengaku dirinya bersama teman-temannya yang lain, mendapatkan honor tidak pantas. Bahkan dia menilai apa yang ia selama bertugas, boleh dibilang sangat tidak manusiawi.
“Setiap bulannya, ada yang hanya diupah Rp100 ribu, ada yang Rp300 ribu. Memang tidak sama,” terangnya.
Ia bersama yang lain bertahan sebagai TKS nakes hanya karena kemanusiaan, meski waktu dan beban tugas serta resikonya sama persis dengan tenaga kesehatan yang berstatus ASN.
“Ada teman kami yang bekerja dari tahun 2006, usianya tidak bisa lagi mengikuti rekrutmen ASN,” terangnya.
Ahmad Sufriyan menjelaskan terdapat terdapat 1.238 TKS nakes dan non nakes bekerja tanpa legalitas yang jelas, baik dari Puskesmas maupun dari Dinas Kesehatan, akibatnya mereka tidak bisa masuk pada proses rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Kami belum masuk di form 1 database BKD, belum mendapatkn honorarium yang bersumber dari APBN/APBD dan tidak ada surat pengangkatan dari Kapuskesmas maupun dari Kadinkes,” ujarnya. (mh)