Connect with us

Politik

Data Penerima Bantuan Terdampak Covid-19 Kacau, Jatim Butuh Big Data Terintegritas

Published

on

Data Penerima bantuan terdampak Covid-19 kacau, Jatim butuh big data terintegritas.

Data Penerima bantuan terdampak Covid-19 kacau, Jatim butuh big data terintegritas. Achmad Firdaus Febrianto anggota Komisi A DPRD Jatim di Surabaya, Jumat (26/6).

NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Data Penerima bantuan terdampak Covid-19 kacau, Jatim butuh big data terintegritas. Masalah data yang tak pernah diupdate atau diperbarui, menjadi masalah serius dalam pendistribusian bantuan terdampak Covid-19 di Jatim.

Menurut anggota Komisi A DPRD Jatim Achmad Firdaus Febrianto mengatakan bahwa dari monitoring di 70 desa di Jatim ada celah dalam pendistribusian bantuan Covid-19.

“Kegelisahan warga di tingkat desa karena masalah data ini. Hal ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah,” ungkapnya di Surabaya, Jumat (26/6).

Politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan bahwa saat ini perlu dilakukan penyerasian data. ”Belajar dari penyaluran bantuan Covid-19 di Jatim yang banyak tak tepat sasaran saa ini, ke depan sudah waktunya mulai dilakukan penyerasian data,” sambungnya.

Gubernur Khofifah, kata Firdaus, sudah mengakui kalau dalam memberikan bantuan bansos ada data ganda, maka pihaknya berharap sekarang ini ada rintisan membentuk data yang integral. ”Kami berharap pemerintah pusat juga melakukan itu dan Pemprov Jatim juga harus mulai menata data-data di masing-masing dinasnya,” jelasnya.

Diungkapkan oleh pria asal Lamongan ini, hikmah dari adanya pandemi Covid-19 ini adalah adanya kesemrawutan data. ”Harus segera dimulai merapikan data, memperbarui data dan mensinergikan data dimasing-masing OPD. Jatim harus ada Big data,” jelasnya.

Firdaus berharap dengan adanya big data tersebut, ke depannya tidak ada lagi salah sasaran dalam memberikan bantuan untuk masyarakat pasca pandemi Covid-19.

“Kalau sudah disinergikan lalu di ekspos ke publik tentunya masyarakat akan bisa tahu siapa saja yang berhak menerima bantuan dari pemerintah dan tak tepat sasaran bisa diminimalisir,” jelasnya.

Baca Juga:  Sumbangan Darah Prajurit di Hari Bhayangkara

Sebelumnya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa Pemprov Jatim  menemukan ratusan ribu data penerima bansos yang ganda. Data ganda tersebut berasal dari penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Jaring Pengaman Sosial (JPS) provinsi.

Mantan Mensos tersebut membeberkan data ganda dalam penerima BPNT sebanyak 174.528, BST sebanyak 165.872, dan JPS provinsi sebanyak 52.509.(Setya)

Loading...

Terpopuler