NUSANTARANEWS.CO – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai akhir-akhir ini mulai muncul pihak-pihak tertentu yang melakukan “pembangkangan” terhadap apara penegak hukum. Untuk itu, kata Mahfud, hal itu perlu direspong dengan penegakan hukum yang lebih tegas.
“Sebab kalau terjadi disobedience (pembangkangan) kemudian akan muncul disintegrasi. Itu adalah urut-urutan kehancuran negara,” kata Mahfud saat menjadi pembicara kunci dalam diskusi “Refleksi Akhir Tahun Pemerintahan Jokowi dan kontribusi KAHMI untuk Negeri” di Kampus Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Senin (2/1/2017), seperti dilansir Antara.
Disamping itu, Ketua Presidium KAHMI ini menilai sejumlah pihak yang menginginkan amendemen konstitusi Indonesia berlebihan. “Kalau sekarang konstitusi diganti, besok lagi diganti lagi. Sebenarnya konsistensi penegakan konstitusi adalah yang lebih penting. Orang berhukum itu harus bersabar,” katanya.
Mahfud pun berharap berbagai kritik yang ditujukan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo hendaknya disampaikan secara konstruktif sebagai wujud penghormatan terhadap pemerintahan yang sah secara konstitusional. Sebab, lanjutnya, pemerintahn Jokowi-JK telah sah diuji secara konstotusi.
“Sebagai orang yang hidup di negara demokrasi berdasarkan konstitusi, apapun kita harus menghormati pemerintahan ini,” tegas Mahfud.
Mahfud juga menyampaikan, siapapun yang terpilih sebagai presiden di Indonesia pernah menerima kritik mulai dari era Soeharto, Habibi, Gus Dur hingga Susilo Bambang Yudhoyono.
“Kritik terhadap pemimpin yang sah harus disampaikan secara sehat. Sejak dulu tidak ada pemerintah satupun yang dianggap baik, setiap pemerintah pasti dikecam,” kata Mahfud.
Menurut Ketua Dewan Kehormatan ISNU, penyampaian kritik yang tidak sehat terhadap pemerintah seperti halnya yang tersebar di kalangan pengguna media sosial akhir-akhir ini. “Kita harus tahu batas dan koridor,” kata Mahfud tegas. (red-02)
