Connect with us

Politik

Dapat Rp.30 M Hasil Sengketa Hukum, Fahri Hamzah: Untuk Pesantren dan Anak Yatim

Published

on

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (Foto Dok. NUSANTARANEWS.CO)

Dapat Rp.30 M Hasil Sengketa Hukum, Fahri Hamzah Mengaku Untuk Kader, Pesantren dan Anak Yatim. (Foto Dok. NUSANTARANEWS.CO)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menegaskan dirinya tidak akan mengambil sedikitpun uang denda tagihan kepada pimpinan PKS sebesar Rp. 30 miliar setelah MA memutuskan Pimpinan PKS melawan hukum atas pemecatan dirinya. Menurutnya ada yang lebih berhak untuk menerima uang Rp. 30 M tersebut. Yakni para kader, pesantren dan anak yatim.

Hal itu disampaikan punggawa Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) ini melalui catatan singkatnya di akun twitternya @Fahrihamzah, pada Rabu, 24 Juli 2019. Dirinya mengatakan bahwa dalam kasus sengketa dirinya denganpara Pimpinan PKS lain dianggap sebagai bagian dari kehidupan yang harus dilalui.

Berikut catatan singkat lengkap Fahri Hamzah atas sengketa dirinya dengan pimpinan PKS hingga di bawa ke ranah hukum sebagaimana yang diunggah di akun twitternya:

Tagihan kepada pimpinan PKS sejumlah Rp. 30 M itu adalah hukuman akibat keputusan pengadilan berjenjang dari PN sampai dengan MA, sejak pemecatan saya yang direkayasa sejak pimpinan baru naik tahun 2015. Pimpinan-pimpinan itu digugat melakukan Perbuatan Melawah Hukum dan terbukti.

Jangan juga dilupakan bahwa keputusan pengadilan adalah akibat dari perbuatan Melawan Hukum yang telah di-vonis final (inkracht).  Dan intinya adalah kezaliman pemecatan yang tidak bisa dijelaskan kepada siapapun. Saya dilarang bertemu kader sejak 2016 karena takut terpengaruh.

Baca Juga: Ketua DPP PKS Tantang Fahri Hamzah Lakukan Muhabalah

Baca Juga:  Mata Doa, Sebuah Puisi Karya BJ Akid

Dalam 3 tahun ini, kasus ini sudah jadi “studi kasus” yang ditulis oleh peneliti dan mahasiswa. Alhamdulillah, ini akan menjadi pelajaran bagi generasi mendatang. Bahwa kepemimpinan dalam kerangka demokrasi adalah kepemimpinan berbasis sistem dan aturan.

Saya anggap ini pelajaran penting dalam transisi kita. Memang demokrasi tidak mudah terutama bagi organisasi yang punya tradisi feodal, tertutup dan eksklusif. Pada level partai dan negara sama saja. Kita memerlukan mentalitas baru untuk mengelola bangsa ini.

Tagihan kepada pihak tergugat (pimpinan PKS) adalah babak akhir dari polemik antar generasi dalam tubuh partai. Saya menganggap ini juga adalah cermin dialektika dalam tubuh generasi bangsa kita setelah 20 tahun reformasi 1998. Ini waktu untuk memutuskan Arah Baru.

Saya tidak akan mengambil apapun dari tagihan itu sebab ada banyak pihak yang lebih berhak; kader, pesantren, anak yatim, dll. Ini hanya sebuah fragmen yang harus kita lalui. Sebuah pil pahit dari obat pada suatu tahap. Sekarang kita melangkah lagi tanpa beban. Bismillah.!

Pewarta: Romandhon

Loading...

Terpopuler