Connect with us

Ekonomi

Dana TGUPP Besar, Berarti Anies Potong Semua Dana Pihak Ketiga

Published

on

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. (Foto: Istimewa)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Para fans Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tampaknya tak akan pernah berhenti meluapkan kekesalan, dendam, rasa sakit hati dan sikap tak terpuji mereka lainnya untuk menyerang Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno. Patut dicatat, Anies-Sandi terpilih secara demokratis dalam Pilgub DKI Jakarta pada awal-awal 2017 lalu.

Sejak kemenangan Anies-Sandi, Ahoker gencar mempertontonkan kedunguan serta sikap-sikap yang jauh dari nilai-nilai Pancasila. Serangan paling menohok Ahoker ialah soal pidato Anies saat pelantikannya di Istana Negara yang menyinggung istilah pribumi. Sebuah istilah umum diucapkan orang, termasuk di kalangan para pemimpin, tak hanya di Indonesia tetapi bahkan di seluruh belahan dunia. Ahoker pura-pura merasa tersinggung dan menilai istilah tersebut mengandung sentimen suku, agama, ras, dan antar-golongan (SARA), sebagai pembenaran untuk menyebarkan dendam dan kebencian khususnya terhadap Anies-Sandi. Sial bagi Ahoker, strategi licik itu tak cukup berhasil.

Strategi baru disusun. Para fans Ahok-Djarot kembali memainkan isu baru. Kali ini soal Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

BACA JUGA: Heboh Besarnya Gaji Tim Gubernur Anies

Diketahui, Anies-Sandi Anies-Sandi menggabungkan dua lembaga yang selama ini terpisah, yakni TGUPP dan TWUPP (Tim Walikota untuk Percepatan Pembangunan). Seluruh staf pribadi Gubernur DKI Jakarta Anies bakal dimasukkan ke dalam TGUPP. Dalam sebuah pernyataannya, Anies tak mau ada orang-orang bekerja sebagai partikelir lagi. Istilah partikelir ini sebetulnya sangat menarik jika kita flash back kepada pemimpin DKI Jakarta sebelumnya, Ahok-Djarot.

Pada masa Ahok anggaran Tim Gubernur ini hanya Rp 2.3 miliar. Sekarang, angkanya tiba-tiba membengkak menjadi Rp 28 miliar. Naik berkali lipat di bawah kepemimpinan Anies-Sandi. Poin ini membuat para pendukung Ahok-Djarot kembali pura-pura kejang-kejang dan syok. Mereka mulai membanding-bandingkannya, bahkan di-backup secara luas oleh sejumlah media mainstream nasional.

Di masa Ahok-Djarot, biaya Rp 2.3 miliar digunakan untuk membiayai TGUPP yang dikerjakan 15 orang. Sementara Anies-Sandi menggunakan biaya sekira 28 miliar untuk membiayai TGUPP yang berjumlah 60 orang. Para Ahoker tengah berupaya membangun sebuah framing dan opini publik bahwa Anies-Sandi tengah mencoba melakukan bancakan dana APBD.

Sekali lagi Anies menegaskan, bahwa tidak ada lagi orang-orang yang bekerja pribadi-pribadi mengatasnamakan gubernur. Semua orang yang bekerja di bawah gubernur akan mendapatkan surat keputusan (SK) pengangkatan. Intinya, Anies mau semua orang yang bekerja di bawah gubernur harus jelas tugas, pokok dan fungsinya. “Kalau mau bekerja bersama gubernur anda akan punya surat pengangkatan,” tegas Anies.

Skema ini berbanding terbalik dengan kepemimpinan Ahok. Di era Ahok, muncul sejumlah nama yang sering disebut sebagai staf pribadi, atau staf khusus dan anak magang. Mereka ini tidak tercatat secara resmi dalam TGUPP, atau staf apapun karena memang dalam nomenklatur Pemprov DKI tidak ada posisi staf khusus. Tapi, Ahok punya staf khusus, namanya Sunny Tanuwijaya. Nama ini sempat populer karena pernah dicekal KPK dalam kasus Perda Reklamasi yang melibatkan anggota DPRD. Tak hanya itu, nama Sunny ini juga disebut-sebut sebagai perantara dana operasional untuk anak-anak muda yang magang di balai kota, Teman Ahok. Lewat tangan Sunny, Teman Ahok diberi dana Rp 30 miliar yang berasal dari pengembang. Dengan dana sebesar itu, anggota bekerja setengah mati mengumpulkan 1 juta KTP untuk mengusung Ahok di Pilgub DKI Jakarta 2017. Mereka juga melakukan kampanye secara masif. Sayangnya, usaha mereka tak membuahkan hasil. Bosnya kalah, tak lagi menjadi gubernur. Akhirnya, Teman Ahok pun lenyap namanya, dan tak tahu kini di mana rimbanya.

Wajar jika staf khusus dan Teman Ahok ini menghilang. Pasalnya, mereka ini bekerja di bawah gubernur Ahok tanpa SK. Alhasil, kuat dugaan mereka yang bekerja sebagai staf khusus Ahok dan anak-anak magang tersebut dibiayai swasta, dan tak menutup kemungkinan juga gaji anggota TGUPP di era Ahok bersumber dari swasta pula sehingga APBD hanya menyediakan dana sebesar Rp 2.3 miliar.

Dengan kata lain, anggaran TGUPP tak perlu besar karena untuk gaji sudah ditanggung swasta. Benarkah demikian? Yang jelas, Teman Ahok disebut menerima dana 30 miliar dari pengembang dan Sunny dalam sidang pengadilan Tipikor Sunny mengaku tidak digaji oleh Ahok. “Dia mendapat gaji dari PT Rajawali Corporate,” ungkap Hersubeno Arief, Konsultan Media dan Politik, meniru pengakuan Sunny dalam sebuah persidangan beberapa waktu lalu.

Ketidakjelasan status seperti inilah yang ingin dirapihkan oleh Anies. Tidak boleh lagi ada staf gubernur, atau orang yang mengaku sebagai staf gubernur, tapi mendapat gaji dari swasta. Pasti ada benturan kepentingan, dan menyalahi prinsip pemerintahan yang bersih dan baik (good governance).

Anies-Sandi ingin semuanya transparan, akuntabel, dan tidak menyalahi nomenklatur Pemprov. Keberadaan TGUPP, atau staf khusus harus jelas siapa saja mereka, apa tanggung jawabnya, berapa anggarannya, berapa mereka dibayar, bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka dipilih, dan apa identitasnya. Jadi, sudah jelas alasan mengapa anggaran (gaji) TGUPP gubernur Anies sekarang menjadi jauh lebih besar. Karena, semua dibiayai oleh APBD dan tidak ada lagi staf model Sunny yang sehari-hari bertindak atas nama Ahok, tapi digaji oleh swasta. Semuanya harus transparan dan akuntabel. (red)

Editor: Eriec Dieda

Terpopuler