NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Ketua MPR RI Zulkifli Hasan nampak enggan menanggapi rencana pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo yang ingin menginvestasikan dana haji untuk proyek infrastruktur yang bisa memberikan keuntungan.
Namun, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PAN ini menghimbau pemerintah untuk berdiskusi terlebih dahulu dengan DPR termasuk dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam.
“Itu dana umat pemerintah harus diskusi perwakialan umat. Ada MUI, Muhamadiyah, NU dan lain-lain. Itu saja,” ujar Zulkifli Komplek Parlemen gedung DPR, Jakarta, Senin (31/7/2017).
Zulhas merasa yakin bahwa pemerintah patuh dengan UU, karena itu, dia berharap pemerintah mau berdiskusi dengan ormas Islam.
“Kalau mau pakai dana haji, diskusi dulu,” ucapnya.
Untuk diketahui sebelumnya, usai melantik Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/7) lalu, Presiden Jokowi menyampaikan keinginya agar dana haji yang tersimpan di pemerintah bisa diinvestasikan untuk pembangunan infrastruktur.
Wacana yang disampaikan oleh Jokowi itu pun menuai pro dan kontra, sehingga menimbulkan polemik di kalangan masyarakat. Apalagi, Jokowi tidak menyebutkan secara detail mekanismenya seperti apa.
Jokowi kemudian meminta pengelolaan dana haji dilakukan dengan hati-hati dan cermat. Semua harus mengikuti peraturan yang ada. “Ini dana umat, bukan pemerintah. Jadi, hati-hati dalam penggunaan,” ucapnya.
Pewarta: Ricard Andika
Editor: Romandhon
