NUSANTARANEWS.CO – Ini adalah momen yang menentukan bagi Eropa. Orang Eropa harus segera menemukan solusi bagi masalah mereka bersama. Eropa memerlukan Jerman dan Prancis sebagai lokomotif menuju integrasi Eropa di masa depan. Bahwa pemerintahan koalisi baru di Jerman akan dapat bekerja sama dengan Prancis untuk membangun persatuan politik dan ekonomi yang lebih dekat. Membuat Uni Eropa lebih demokratis merupakan satu-satunya jalan guna mempercepat proyek kemajuan Eropa bersama.
Pemilihan Jerman baru-baru ini, telah merubah peta politik kekuasaan di parlemen, di mana partai-partai besar seperti: CDU (Uni Demokratik Kristen) dan SPD (Demokrat Sosial) serta CSU (Christian Social Union) – yang telah mendominasi politik Jerman selama bertahun-tahun tiba-tiba kehilangan dukungan. Sementara partai ultra kanan AfD masuk menjadi kekuatan besar yang melebihi harapan.
Walaupun menang, namun jumlah pemilih partai Kanselir Jerman Angela Merkel (CDU), dalam pemilu kali ini adalah yang paling rendah sejak tahun 1949. Sehingga Merkel menjadi mangkel menerima kenyataan tersebut – jadi tidak mengherankan ketika Merkel melontarkan kata-kata, “tidak ada pemerintahan yang bisa dibentuk untuk melawan kita.”
Hasil pemilu Jerman juga menunjukkan sebuah kekhawatiran yang cukup mendalam terkait kenerhasilan partai ultra kanan AfD (Partai Alternatif untuk Jerman) yang untuk pertama kalinya menembus ambang batas perolehan suara partai sebesar 5% dengan memperoleh 94 kursi di parlemen Jerman.
Partai AfD yang memiliki citra anti-Islam dan anti-pengungsi mendukung kebijakan-kebijakan yang bersifat proteksionis. Dalam menjaring suara, AfD memanfaatkan Islamophobia penduduk Jerman dan ketakutan warga Jerman akan ketersediaan lapangan kerja yang terancam diambil alih oleh para pengungsi. Dalam kampanye mereka AfD berjanji meningkatkan kesejahteraan keluarga Jerman melalui program-program keluarga khusus masyarakat Jerman, membuat proses demokrasi berjalan lebih langsung, membatasi secara ketat pengungsi yang masuk ke Jerman dan mendorong pembubaran zona mata uang Euro yang dinilai tidak menguntungkan perekonomian Jerman.
Ditambah lagi instansi-instansi pendidikan seperti sekolah yang tidak memiliki personil dan kapasitas yang cukup untuk menerapkan program integrasi yang efektif. Arus pengungsi yang tidak terkendali menyebabkan beberapa konflik kekerasan domestik yang membuat warga asli Jerman resah dan takut. Salah satu kekerasan domestik yang menjadi sorotan utama media adalah pelecehan seksual massal dan ratusan tindakan pencurian yang terjadi di kota Koeln pada malam tahun baru 2016 yang sebagian besar pelakunya adalah pengungsi pria. AfD memanfaatkan momentum tersebut dengan menyebarkan muatan-muatan yang mengandung unsur Xenophobia.
Bangkitnya AfD menjadi partai ketiga terbesar di Jerman juga dikarenakan kegagalan koalisi besar partai CDU/CSU dan partai SPD dalam merealisasikan sebagian besar janji-janji kerja politik mereka. Dibandingkan dengan presentase suara yang diperoleh di pemilu Jerman pada tahun 2013, partai CDU/CSU kehilangan – 8,6% suara sedangkan partai SPD kehilangan – 5,2% suara.
Sebuah survei dari majalah Focus-Online mengungkapkan alasan-alasan warga Jerman memilih AfD. Banyak responden kecewa dengan performa pemerintahan dibawah kanselir Merkel. Kebijakan “pintu terbuka” pengungsi yang dinilai terlalu berani dan tidak mementingkan keselamatan warga Jerman.
Kemudian bantuan Jerman terhadap negara-negara anggota Uni-Eropa seperti Yunani dianggap sebagai penyalahgunaan pajak orang Jerman. Alhasil alasan utama partai AfD dipilih bukan semata-mata karena program-program politik yang ditawarkan oleh partai itu sendiri, melainkan sebagai reaksi protes warga Jerman terhadap pemerintahan koalisi CDU/CSU dan SPD yang tidak memenuhi ekspektasi politik warga Jerman.
Isu-isu tersebut merupakan masalah serius yang akan menentukan masa depan Eropa, serta posisi Jerman di dalamnya. Masalah-masalah inilah yang dihindari oleh para politisi mainstream yang seharusnya mereka diskusikan lebih luas saat berkampanye di studio TV, ruang konvensi, ruang kelas, dan di jalan-jalan kota. Nampaknya hasil survei tersebut benar, karena hal itulah yang menyebabkan partai besar kehilangan banyak dukungan karena mereka menghindari hal-hal penting di depan mata yang perlu dibicarakan.
Hasil perolehan suara pada pemilu federal menunjukkan bahwa partai Social Democratic Party of Germany (SPD), yang dipimpin oleh Martin Schulz, memperoleh suara terburuk sejak 1949. Schulz mengatakan bahwa hasil akhir ini berarti menandai berakhirnya koalisi besar dengan aliansi Merkel. Dengan kemungkinan gagalnya aliansi dengan SPD, maka Merkel memiliki pilihan yang begitu sempit. Proses pembentukan koalisi baru ini bisa memakan waktu berbulan-bulan.
Terkait hal ini, pimpinan SPD Martin Schulz secara resmi telah menyatakan dalam akun resmi partai bahwa SPD tidak akan berkoalisi dengan CDU dan menyatakan diri siap menjadi oposisi. Karena semua partai menolak berkoalisi dengan AfD maka koalisi yang memungkinkan secara matematis hanya koalisi “Jamaika” yang terdiri dari FDP, CDU dan Partai Hijau.
Disebut koalisi Jamaika karena warna bendera masing-masing partai yang akan berkoalisi merupakan warna bendera Jamaika. Koalisi Jamaika termasuk CDU / CSU hitam, Free Democratic Party (FDP) yang kembali ke parlemen setelah absen empat tahun dan German Green Party. Tantangan utama koalisi ini adalah mengasimilasikan dan mengkompromikan kepentingan agenda politik FDP dan Partai Hijau. Partai FDP dan Partai Hijau harus menemukan jalan tengah antara kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan yang akan berpengaruh kepada keberhasilan pembentukan koalisi ini.
Apabila koalisi ini gagal dan tidak bisa merealisasikan janji-janji kerja yang sudah diutarakan dalam kampanye pemilu maka partai ultra kanan AfD yang berada di oposisi akan diuntungkan dan berpotensi menjadi partai terbesar di Jerman yang akan berdampak buruk pada budaya dan sistem demokrasi Jerman.
Seperti Macron, FDP bertujuan untuk membuat Eropa lebih demokratis: mendukung daftar kandidat transnasional untuk pemilihan tingkat EU; dan ingin membawa warga Eropa lebih dekat bersama dengan konvensi demokratis di negara-negara anggota. FDP juga mendorong peraturan Eropa yang umum mengenai migrasi, dan untuk perbatasan bersama dan penjaga pantai. Dan mendukung pembentukan “FBI” Eropa untuk mengkoordinasikan perang melawan terorisme.
Pemimpin FDP, Christian Lindner, benar mengatakan bahwa Pakta Stabilitas dan Pertumbuhan UE harus dihormati, dan bahwa membelanjakan uang pembayar pajak tanpa pertanggungjawaban anggaran yang tepat hanya akan memberi makan kekuatan populis dan nasionalis seperti AfD. Untungnya, dalam hal ini, pandangannya tidak bertentangan dengan Macron. Keduanya sepakat bahwa Eropa membutuhkan pemerintahan yang lebih baik, berdasarkan kombinasi peraturan fiskal yang diterapkan secara konsisten dan investasi yang meningkatkan pertumbuhan. (Banyu)
