Connect with us

Politik

Dampak dan Manfaat Penunjukan Ahok Sebagai Petinggi Pertamina

Published

on

Gedung Pertamina. (Foto: Wikimedia)

Gedung Pertamina. (Foto: Wikimedia)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Menteri BUMN Erick Thohir dinilai sudah benar dalam mengangkat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai petinggi BUMN yang dilakukan secara terbuka kepada publik. Artinya, publik bisa memberikan penilaian sendiri terhadap sosok eks Gubernur DKI Jakarta itu.

“Namun, ada hal baik yang terjadi atas seleksi pejabat yang berlangsung saat ini dibandingkan dengan sebelum ini, yaitu Menteri BUMN Erick Tohir lebih terbuka menyampaikan sosoknya kepada publik, tidak tertutup atau sembunyi-sembunyi sebagaimana yang terjadi sebelum keributan soal Ahok ini, artinya publik terlibat menilainya,” kata pemerhati ekonomi, Defiyan Cori di Jakarta, Sabtu (23/11/2019).

Menurutnya, soal bagaimana hasilnya tergantung kiprah Ahok nantinya ketika sudah terlibat secara langsung dalam pengelolaan BUMN, dalam hal ini Pertamina.

“Hasilnya sebelum kelihatan hasil kerja yang bersangkutan dalam mengelola BUMN bisa menjadi perdebatan atau debateable, bisa baik dan juga buruk, tergantung dari individu bersangkutan serta lingkungannya,” katanya.

Selanjutnya, kata Defiyan, apa manfaat dan dampaknya bagi kepentingan bangsa dan negara atas kontroversi pengangkatan Ahok sebagai Komisaris Utama BUMN Pertamina ini tak lain adalah buang waktu (wasting time) dan buang energi (useless energy) disebabkan hulunya, yaitu UU BUMN itu sendiri telah bermasalah dan terus dilanggar oleh pemerintah di satu sisi.

Sementara di sisi yang lain, manfaat dan dampak atas kontroversi pengangkatan Ahok ini belum bisa diberikan penilaian karena Ahok belum bekerja serta masih berdasar asumsi dan persepsi meributkan soal kinerjanya di masa depan.

“Untuk itu, publik perlu menunggu hasil, manfaat dan dampak kontroversi pengangkatan Ahok ini lebih utama pada penyelesaian masalah kemandirian energi yang menjadi salah satu beban tanggung jawab Pertamina, khususnya soal defisit minyak dan gas bumi (migas) dan transaksi berjalan yang dikeluhkan dan menjadi perhatian serius (seberapa serius tentu kita tak tahu) Presiden Joko Widodo yang tak pernah bisa diatasi oleh pendahulunya,” terang Defiyan. (ach/eda)

Baca Juga:  Tim Pengawasan Lintas Batas Negara Bentukan Pemprov Kaltara

Editor: Eriec Dieda

Loading...

Terpopuler