NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Aktivis Rumah Amanat Rakyat, Ferdinand Hutahaean menyatakan ada hal menarik jika mencermati situasi pandangan Fraksi-fraksi di DPR saat menjalankan Sidang Paripurna dengan agenda penetapan dan pengesahan RUU Pemilu serta menyepakati beberapa point-point krusial dan utama di dalam RUU Pemilu tersebut.
Dari 10 Fraksi, kata Ferdinand, ada terbagi dalam 4 kelompok pandangan yang sudah disampaikan. “Kelompok Pertama, Partai Demokrat, Gerindra dan PKS sepakat dan sepaham bahwa untuk menghormati kedaulatan Rakyat serta menegakkan Konstitusi dan menegakkan Demokrasi maka ambang batas Presidential Threshold harus berada di angka 0%,” tuturnya kepada Nusantaranews.co, Kamis (20/7/2017).
Kelompok ke Dua, lanjutnya, adalah PDIP, Nasdem, Hanura yang memilih di ambang batas Presidential 20% meski dengan argument yang tidak jelas dan hanya membanding-bandingkan saja dengan masa lalu.
“Pertanyaannya, andai masa lalu itu salah, haruskah dipertahankan salah? Kemudian bahwa yang lalu itu belum ada keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilu serentak, bagaimana?” ujar aktivis Bela Tanah Air itu.
Adapun kelompok ketiga adalah kelompok yamg belum menyebutkan pilihannya dan meminta agar dilakukan loby. Diantaranya Partai Golkar, PPP dan PKB. Mungkin kelompok ini ingin lebih bergaining dengan pihak pemerintah. Kemudian kelompok ke Empat ialah pemilih ambang batas di 10% yaitu Partai PAN. “Beda sendiri dengan argumen sendiri dan cenderung lebih mencari jalan tengah,” imbuh Ferdinand.
Mencermati situasi pandangan fraksi tersebut terutama fraksi pendukung pemerintah yang tidak solid, sambung Ferdinand, seharusnya Pemerintah atau Jokowi sudah selayaknya menyatakan mendukung langkah yang taat hukum, konstitusional yaitu memilih ambang batas 0%. Andai usulan pemerintah (Jokowi?) tentang ambang batas 20% itu sudah benar dan baik, tentu seluruh partai pendukung akan solid pada pandangan umum fraksi. Lantas mengapa pendukung penerintah belum atau tidak solid? Saya meyakini bahwa memang kareba pilihan yang dipaksakan pemerintah tersebut tidak benar.
“Saya minta agar Jokowi jangan egois demi kekuasaanya. Tidak elok bertahan pada sebuah pilihan yang tidak tepat, tidak sesuai hukum dan melanggar konstitusi yang mengamanatkan pemilu serentak,” harapnya.
“Dan kepada penegak hukum agar mewaspadai money politic atas situasi ini. Sangat mungkin akan ada upaya dari pihak yang ingin Presidential Threshold 20% ini lolos menggunakan segala cara untuk menggolkan niatnya. Saya pikir KPK perlu memang mata dan telinga yang tajam selama proses loby ini terjadi sebelum diputuskan nantinya,” tambuh Ferdinand tegas.
Pewarta/Editor: Achmad Sulaiman
