NUSANTARANEWS.CO, Depok – Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengaku gelisah melihat kondisi anak anak muda yang terjun di politik dewasa ini. Dirinya melihat ada kecenderungan penurunan kualitas demokrasi yang dipamerkan para anak anak muda ini.
“Demokrasi kita itu modal dan modelnya cuma 220 karakter kata. Saya melihat banyak anak muda sekarang yang terjun ke politik. Tapi saya melihat ada ancaman pada anak anak muda yang terjun di politik itu juga,” kata Dahnil, Jumat (5/10/2018) di kawasan Depok.
“Kenapa?” Karena kata Dahnil, anak anak muda yang terjun ke politik saat ini modal dan model demokrasinya hanya mengandalkan HP dan Ngafe (nongkrong di warung kopi).
“Hp dan ngafe. Saya sebelum masuk politik, itu melalui proses panjang. Dari aktivis dulu, memulai dari ranting,” kata dia.
Kegelisahan Dahnil ini ketika mengamati perkembangan demokrasi di anak anak muda yang masih belum dewasa dalam menyikapi perbedaan sikap politik.
Baca Juga:
Demokrasi Sekarang Tidak Menghadirkan Nalar Sehat
Dahnil Sebut Demokrasi Saat Ini adalah Demokrasi Stigmatisasi
“Jadi, biasa ketika berantem berdebat dengan siapapun, itu biasa saja. Tapi anak anak muda yang masuk politik sekarang itu ndak begitu. Maksud saya begini! Kalau saya bisa, berbeda dengan siapapun. Tapi tidak akan pernah memutus tali silaturrahim,” ujarnya.
“(Misal) kita berbeda dengan PKB, tapi dengan Cak Imin, saya silaturrahim dengan baik.”
“Maksud saya apa?” tanya Dahli. Yakni kedewasaan dalam menyikapi perbedaan terkesan diabaikan oleh anak anak muda yang terjun di politik sekarang.
Menurut Dahnil kondisi yang demikian ini dipicu, “Karena politiknya bermodal hp dan ngafe, akhirnya politiknya ngalay. Alay politik itu, kalau Lu beda dengan Gue, Lu musuh Gue. Sekarang begitu. Anak anak muda yang terjun ke politik. Pokoknya kalau Lu beda dengan Gue, Lo musuh,” ungkap Dahnil.
Jadi dalam konteksi ini, kata dia, politik tak lagi menjadi ajang adu gagasan, adu ide dan adu argumentasi, melainkan hanya menjadi ruang sentimen membabi buta. Menurut Dahnil kondisi semacam itu mengerikan bagi kelangsungan iklim demokrasi di Indonesia ke depan.
Editor: Romandhon
