NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Cuma sediakan Rp 3,4 M untuk 26 KPD, Gubernur Khofifah disebut tak serius dongkrak ekonomi di Jatim. Hal ini juga tampak dari tak seriusnya menyediakan Kantor Perwakilan Dagang (KPD) dibeberapa propinsi di Indonesia.
“Anggaran yang disediakan sedikit sekali. Dengan minimnya anggaran untuk KPD tersebut, kami menilai bentuk ketidak seriusan Pemprov Jatim menjaga marwahnya sendiri,” ungkap anggota Komisi B DPRD Jatim Rohani Siswanto saat dikonfirmasi di Surabaya, Sabtu (21/11).
Politisi asal Partai Gerindra ini mengatakan seharusnya pengelolaan KPD tersebut diprioritaskan, mengingat KPD merupakan jendela Jatim untuk mendongkrak perekonomian.
Dibeberkan oleh Rohani, dengan minimnya anggaran tersebut, Pemprov Jatim memiliki ambisi untuk memaksimalkan KPD nya. “Anggaran Rp 3,4 M hanya bisa untuk mengelola 4 hingga 5 KPD saja. Tak perlu sampai 26 KPD dan itu juga bisa untuk mempromosikan Jatim dikota-kota besar saja. Sedangkan lainnya bisa dibuat dengan menyesuaikan anggaran yang ada,” jelasnya.
Diungkapkan pria asal Pasuruan ini, untuk promosi Jatim, jangan difokuskan pada OPD Disperindag Jatim saja,” KPD lebih baik dirubah istilahnya misalnya badan promosi Jatim dengan melibatkan seluruh lintas OPD Pemprov Jatim. Kalau Disperindag Jatim saja tentunya yang jalan cuma produk UMKM saja,“ tandasnya.
Dari data RAPBD Jatim 2021, diketahui, untuk program kegiatan pelaksanaan promosi produk dalam negeri Kantor Perwakilan Dagang Jatim disiapkan anggaran sebesar Rp 3,4 M. (Setya)
