Cuma Digunakan Rp 550 M, Dewan Jatim Pertanyakan Transparansi Anggaran Covid-19 di Jatim Sebesar 2,3 T

Cuma digunakan 550 M, Dewan Jatim pertanyakan transparansi anggaran Covid-19 di Jatim. Wakil ketua Komisi E DPRD Jatim Artono mengungkapkan di Surabaya, Rabu (10/6).

NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Cuma digunakan 550 M, Dewan Jatim pertanyakan transparansi anggaran Covid-19 di Jatim. Pengelolaan anggaran Covid-19 di Jatim Rp 2,3 T oleh Pemprov Jatim kembali dipertanyakan pihak DPRD Jatim. Pasalnya, pihak legislator menemukan cuma Rp 550 M saja yang digunakan di pos anggaran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat Jatim.

Wakil ketua Komisi E DPRD Jatim Artono mengatakan selama pandemi Covid-19, Pemprov Jatim mengeluarkan bantuan untuk masyarakat terdampak berupa JPS (Jaring Pengaman Sosial) dimana yang pertama dikeluarkan adalah Top Up bagi masyarakat yang sudah menerima BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) sebesar Rp 100 ribu.

“Ini khusus warga ditingkat kelurahan di mana bagi warga di tingkat desa tak mendapatkan bantuan tersebut karena sudah mendapat bantuan BLT DD dari Kemendes (Kementerian Desa) dari pusat,” ungkapnya di Surabaya, Rabu (10/6).

Politisi asal PKS ini mengatakan dari dana penanganan Covid-19 tersebut yang teranggarkan Rp 2,3 T, digunakan oleh Pemprov Jatim untuk melakukan Top Up BPNT bagi masyarakat dengan total keseluruhan Rp 100 M.

“Dari temuan di lapangan saat monitoring per warga mendapatkan kisaran Rp 300 ribu,” terangnya.

Kemudian, kata Artono, pihaknya juga menemukan bantuan pembagian sembako yang dilakukan oleh Pemprov Jatim. ”Dimana per orang mendapatkan Rp 200 ribu selama tiga bulan. Bantuan diberikan bagi warga yang terdampak Covid-19,” jelasnya.

Selain itu, kata Artono, jugaa ada bantuan sosial lainnya dari Pemprov Jatim yang per warga menerima Rp 750 ribu. ”Namun fakta dilapangan cuma diberikan Rp 660 ribu. Sedangkan sisanya digunakan gubernur Khofifah secara pribadi atas nama gubernur kepada masyarakat,” jelasnya.

Artono mengatakan masyarakat terdampak Covid-19, banyak menerima bantuan dari pemerintah. “Sangat luar biasa masyarakat menerima bantuan,” jelasnya.

Artono menegaskan pihaknya mempertanyakan penggunaan anggaran Rp 2,3 T untuk penanganan Covid-19 di Jatim mengingat temuan dilapangan untuk bantuan sosial sebesar Rp 550 M. ”Sisanya ini kemana. Harus ada transparansi dari Pemprov Jatim penggunaannya,” tandasnya. (Setya/ed. Banyu)