NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Mahasiswa mendesak Wiranto dan Tito Karnavian melepaskan jabatannya sebagai wujud tanggung jawab mereka atas insiden nahas pada aksi massa 21-22 Mei lalu di Jakarta. Menurut mahasiswa, Wiranto dan Tito adalah dua petinggi negara paling bertanggung jawab atas tewasnya 8 peserta aksi dan ratusan lainnya yang mengalami luka-luka.
“Menkopolhukam (Wiranto) dan Kapolri (Tito Karnavian) paling bertanggung jawab atas jatuhnya korban jida dalam aksi demonstrasi tersebut. Mundur saja dari jabatannya karena telah melakukan pembiaran terhadap tindakan represif yang dilakukan aparat keamanan,” seru Konsolidasi Mahasiswa Universitas Padjadjaran, Jumat (24/5).
Selain itu, mahasiswa juga menuntut pemerintah untuk tidak mengklasifikasikan rakyat yang menyampaikan kritik dan aspirasi sebagai musuh.
“Hentikan narasi-narasi pemerintah yang berakibat secara langsung maupun tidak langsung menutup ruang-ruang kritis,” katanya.
Kemudian, mahasiswa juga mendesak Komnas HAM dan lembaga-lembaga terkait mengusut tuntas penyebab kerusuhan dan kematian masyarakat sipil yang melakukan aksi demonstrasi.
Di tempat lain, sejumlah mahasiswadi Makassar menggelar aksi menuntut kepolisian untuk tidak bertindak represif terhadap demonstran dan masyarakat yang menggelar unjuk rasa.
Mahasiswa di Makassar ini juga menuntut Kapolri Jenderal Tito Karnavian dicopot dari jabatannya. Aksi mahasiswa Makassar dari HMI ini digelar pada Kamis (23/5) malam.
Di kampus UIN Alauddin, Makassar, mahasiswa juga menggelar aksi serupa. Namun, mahasiswa menuntut Jokowi dan Prabowo ditangkap karena dinilai menjadi penyebab terjadinya permasalahan di Indonesia saat ini.
Kemudian, ribuan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Kota Palembang juga menuntut tanggung jawab kepolisian atas tindakan represif selama unjuk rasa di Jakarta pada 21-22 Mei lalu. Mahasiswa menilai, dalam aksi tersebut aparat kepolisian bertindak sangat brutal dan mengekang kebebasan berdemokrasi. Aksi unjuk rasa mahasiswa di Kota Palembang digelar pada Jumat (24/5).
Berikutnyaa, pada 22 Mei lalu Kestuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumatera Barat menyampaikan kekecewaan mereka kepada pasangan calon presiden karena gagal menciptakan stabilitas nasional. Dalam unjuk rasa ini, mahasiswa juga kecewa kepada pemerintah dan penyelenggara pemilu yang mereka nilai gagal mendapatkan kepercayaan dan legitimasi rakyat. Mahasiswa juga menuntut usut tuntas kematian ratusan penyelenggara Pemilu 2019.
Tuntutan serupa juga diserukan sekitar 300 mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi Tapanuli Bagian Selatan pada Rabu (22/5) lalu.
Selanjutnya, pada 22 Mei, mahasiswa dari IMM menggelar aksi di Bawaslu Sumut. Mereka meminta Bawaslu menunda penetapan hasil Pemilu 2019 karena ada kecurangan. Mereka meminta KPU dan Bawaslu bekerja dengan adil dan jujur terkait hasil Pemilu 2019.
Selain itu, IMM juga meminta agar para korban yang meninggal dalam proses pemilu dilakukan autopsi untuk menjawab kejanggalan-kejanggalan hati rakyat, terkhusus masyarakat Sumatera Utara.
Mahasiswa IMM juga menuntut UU ITE direvisi karena dinilai telah disalahgunakan untuk membungkam masyarakat dalam berargumen.
(eda)
Editor: Eriec Dieda
