NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Direktur Eksekutif CISS M.D. La Ode mengatakan wawasan kebangsaan dalam perspektif politik etnisitas bisa menjadi konstruktif bagi NKRI. Di sisi lain, bisa juga menjadi destruktif.
“Konstruktif karena NKRI didirikan atas perjanjian antar-etnis di Nusantara,” kata dia dikutip dari makalahnya bertajuk Wawasan Kebangsaan dalam Perspektif Politik Etnisitas, Jakarta, Kamis (22/2/2018).
Destruktif karena politik etnisitas dijadikan ukuran pembangunan kekuatan politik etnisnya kemudian di bawa ke dalam ruang birokrasi publik oleh para pejabat publik yang melahirkan diskriminasi dan ketidak adilan sosial terhadap kelompok-kelompok etnis di luar kelompok etnisnya.
Baca juga:
Arah Perubahan Strapol dan Strahan di Asia Pasifik
Panglima Etnis Dayak Sebagai Kader Pembina Bela Negara
Menangkal Eskalasi Ancaman Ideologi Dengan Kekuatan Budaya Etnis Dayak
Pemerintah Salah Aplikasikan SARA
Mengenal Pribumi Nusantara
Ditambahkannya, hal itu akan mendorong minat pembatalan perjanjian pendirian NKRI oleh para kelompok etnis yang berkonflik.
“Dengan demikian maka wawasan kebangsaan yang relevan dengan NKRI adalah wawasan kebangsaan Negara Pancasila,” terang Sekjen DPP FBN RI ini.
M.D. La Ode menegaskan, agar NKRI bisa maju, berkembang, kuat dan rakyatnya sejahtera, adil dan makmur maka wawasan kebangsaan Negara Pancasila wajib ditegakkan. “Sedangkan wawasan kebangsaan atas dasar politik etnisitas yang destruktif wajib ditinggalkan,” tandasnya.
Pewarta: Romandhon
Editor: Eriec Dieda
