NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) menilai aksi pembunuhan massal dan penyanderaan terhadap31 pegawai BUMN PT Istaka Karya di Kabupaten Nduga Papua, Minggu (2/12/2018) oleh kelompok separatis organisasi Papua merdeka (OPM) bukanlah aksi spontanitas melainkan aksi yang terencana.
“Aksi brutal pembunuhan yang dilakukan kelompok separatis OPM bukanlah aksi spontanitas. Aksi yang sudah di rencanakan untuk mencapai target-target kepentingan mereka,” kata Pengamat Intelijen dan Terorisme dari CIIA, Harits Abu Ulya di Jakarta, Rabu (5/12/2018).
Baca Juga:
- Komnas HAM Desak Pembunuh Brutal di Nduga, Papua Ditangkap
- Pemerintah Didesak Lindungi Para Korban dan Saksi Kunci Pembantaian di Nduga Papua
- Dukung Langkah TNI Dan Polri, Demokrat Kecam Pembunuhan Pegawai BUMN Di Papua
Oleh karena itu, Harits berharap pemerintah Indonesia tidak gagap menghadapi aksi brutal dan keganasan OPM tersebut. Sebab, kata dia, bisa saja aksi brutal dan terorisme yang dilakukan OPM merupakan pesan kepada pemerintah Indonesia juga sebagai bukti bahwa mereka masih eksis dan terus bergerilya melakukan perlawanan. Sehingga mereka mengambil momentum pada 1 Desember sebagai hari penting bagi perjuangan mereka.
“Sebagaimana publik ketahui di saat 1 Desember di beberapa kota seperti Surabaya, komponen atau anasir dari kelompok separatis OPM melakukan unjuk rasa menuntut kemerdekaan,” jelas Harits.
Dengan adanya peristiwa tersebut, sambung Harits, publik menunggu ketegasan dan keseriusan pemerintah. Terutama dalam menumpas ancaman aktual dalam wujud teroris separatis yang beroperasi di wilayah Papua dan seluruh sayap underbow yang gerak senyap diberbagai instansi dan wilayah di Indonesia.
Selain itu, perihal pelabelan KKB atau kelompok kriminal bersenjata terhadap OPM juga menurutnya perlu dijelaskan. Karena bagaimanapun menurutnya setiap pelabelan pasti akan diikut sertai oleh konsekuensinya.
“Karena orang yang cermat dalam masalah ini tentu paham, bahwa pelabelan tersebut ada konsekuensinya baik pada aspek politik, hukum, isu HAM, aspek penindakan oleh siapa dan seperti apa, bahkan juga masuk di ranah nomenklatur anggaran,” ujarnya.
Dia menambahkan, perlu juga diingat bahwa aksi teror dari kelompok teroris separatis kerap terjadi dan korban tidak hanya aparat TNI dan Polri tapi masyarakat sipil yang juga menjadi target mereka. Oleh karena itu, Harits meminta agar ada tindakan tegas dari pemerintah atas peristiwa tersebut.
“Sehingga ada keputusan politik yang terukur demi menjaga tanah dan segenap tumpah darah warga negara Indonesia dari rongrongan separatisme. Serta demi menjaga dan mewujudkan kedaulatan NKRI maka pemerintah tidak boleh mentolerir ancaman aktual yang datang dari teroris separatis,” tandas Harits.
Pewarta: Roby Nirarta
Editor: M. Yahya Suprabana
Ikuti berita terkini dari Nusantaranews di Google News, klik di sini.
