NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa Pemprov Jawa Timur memberikan porsi besar dalam APBD tahun 2020 untuk pengembangan sektor pendidikan.
Dari total APBD Provinsi Jawa Timur Rp 35,1 trilliun, sebesar 30 persen dialokasikan khusus untuk sektor pendidikan. Sebab, dikatakan Gubernur Khofifah, pendidikan menjadi ujung tombak pencetak SDM yang berkualitas di Jawa Timur.
Untuk itu khofifah meminta agar di awal tahun, seluruh jajaran dinas pendidikan bisa segera tancap gas. Ia meminta lelang barang dan jasa di bidang pendidikan agar segera dilakukan, agar proses belajar mengajar bisa berlangsung dengan lancar dan baik.
“Kelengkapan kebutuhan untuk pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemprov saya harapkan bisa segera dilakukan lelang. Hal ini sangat penting, untuk memenuhi dan menjamin kelancaran proses belajar mengajar,” ungkap Khofifah di Surabaya, Senin (13/1/2020).
Gubernur perempuan pertama di Jatim ini menjelaskan, saat ini kebutuhan pendidikan khususnya untuk SMA dan SMK telah teranggarkan pada APBD, khususnya lewat program pendidikan gratis berkualitas (TisTas). Bahkan, alokasi anggaran untuk pendidikan mencapai sekitar 30 persen dari total anggaran yang ada.
“Dengan dukungan anggaran cukup besar, kami berharap kualitas pendidikan di Jatim bisa semakin meningkat selaras dengan program Jatim Cerdas. Dengan demikian, maka diharapkan juga akan bisa meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) di Jatim,” urai Khofifah.
“Di APBD Tahun 2020 kita banyak memberikan porsi untuk sektor pendidikan . Kita memprioritaskan pendidikan karena pendidikan merupakan ujung tombak pencetak SDM berkualitas di Jatim,” lanjutnya.
Lebih lanjut dijelaskan Khofifah, Pemprov juga tengah menyiapkan action plan untuk pendidikan yang ada di Jatim. Salah satunya dengan penguatan revitalisasi SMK dan SMK pengampu. Khusus untuk SMK Pengampu pada tahun 2020 terdapat 157 SMK Pengampu yang mengampu sekitar 785 SMK sesuai jurusan yang relevan.
“Pada tahun 2020 ini, kami akan fokus pada penguatan revitalisasi SMK termasuk di dalamnya peningkatan mutu dan relevansi pendidikan SMK dengan pasar kerja. Sedangkan untuk SMK Pengampu kami fokus pada pelaksanaan fungsi SMK Pengampu yang telah difasilitasi sejak tahun 2019,” tambah mantan Menteri Sosial dan Menteri Pemberdayaan Perempuan ini. (wah)
