NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Direktur CBA (Center For Budget Anggaran) Uchok Sky Khadafi menilai para wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bekerja malas-malasan dalam menunaikan tugasnya sebagai fungsi legislasi mereka.
“Bisa dikatakan DPR itu sangat pemalas bila dilihat dari rendahnya fungsi legislasi mereka. Dimana sejak tahun 2014 hingga 2017 hanya 26 UU yang sudah diselesaikan,” kata Uchok melalui pesan tertulisnya, Rabu (28/11/2018).
Menurut Uchok, biarpun rendahnya fungsi legislasi DPR tersebut, tetapi kalau program jalan jalan alias perjalanan dinas tidak pernah rendah atau sampai titik nol. “Malahan program jalan jalan DPR itu tiap tahun tinggi, tinggi sekali anggaran yang sudah dihabiskan,” ujarnya.
Dalam catatan CBA ditemukan, dari tahun 2014 sampai 2017 realisasi anggaran perjalan dinas DPR habis sebesar Rp.2.7 triliun. “Benar-benar tidak masuk akal sehat, selama 4 tahun, triliunan uang rakyat bisa ludes hanya untuk program jalan jalan,” katanya.
Uchok mengungkapkan, dari total realisasi anggaran sebesar Rp.2 7 triliun ini, untuk jalan-jalan atau perjalanan dinas dalam, habis sebesar Rp.1.9 triliun. Sedangkan untuk jalan jalan ke luar negeri, DPR bisa menghabiskan uang pajak rakyat sebesar Rp.864.8 miliar,” imbuhnya.
“Mahalnya perjalanan dinas DPR ini, sangat membebani APBN kita, dan DPR benar benar tidak pernah pakai logika untuk melakukan penghematan uang pajak rakyat tersebut. DPR terus menerus melakukan pemborosan dan mengerus APBN tanpa kinerja yang jelas,” tegas Uchok.
Kemudian, sambungnya, anggaran jalan jalan DPR ini benar benar pemborosan yang dipertontonkan ke publik.Ha ini memperlihatkan bahwa DPR lebih senang jalan jalan daripada meningkat kinerja dalam menyelesaikan UU.
“Apalagi anggaran jalan-jalan DPR bila disandingkan dengan kementerian, tentu akan tetap anggaran DPR yang menang dan mahal bila dibandingkan dengan kementerian atau lembaga lain,” kata Uchok.
Misalnya saja, sambungnya mencotohkan lagi, pada tahun 2017, realisasi anggaran perjalanan luar negeri DPR, Bisa menghabiskan biaya sebesar Rp.358.5 miliar. Sedangkan kementerian dalam negeri hanya sebesar Rp.5.4 miliar, kementerian sekretariat negara sebesar Rp.40.2 miliar, Komisi pemilihan Umum hanya sebesar Rp.1.1 miliar, dan Polri hanya sebesar Rp.11.9 miliar.
Pewarta: Roby Nirarta
Editor: M. Yahya Suprabana
