Connect with us

Politik

Catatan Kritis Haris Rusli, Debat Capres-Cawapres Bukan Untuk Licik-Licikan

Published

on

pribadi prabowo, prabowo subianto, menyerang pribadi, jokow widodo, kebiasaan joko widodo, nusantara news, nusantaranews, debat calon presiden

Debat calon presiden tahun 2019. (Foto: Dok. KPU RI)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Kepala Pusat Pengkajian Nusantara Pasifik (PPNP), Haris Rusly Moti pada kesempatan menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk Membedah Isu-Isu Strategis Pada Debat Capres/Cawapres Demi Kemajuan Bangsa, pada 26 Februari 2019 lalu di kawasan Cikini, Jakarta Pusat menyampaikan bahwa debat capres-cawapres 2019 bukan ajang licik-licikan, melainkan untuk menjawab persoalan yang dihadapi bangsa.

Baca Juga: UU Pidana bagi Pemimpin yang Tak Tepati Janji Tengah Didorong

Berikut catatan kritis Haris Rusli mengenai debat capres-cawapres 2019, sebagaimana hasil notulensi diskusi oleh Rachmad Sofian:

Catatan tentang Debat Capres/Cawapres yang telah dilakukan mengedepankan betapa pentingnya Visi dan Misi paslon Capres/Cawapres untuk mengetahui apa yang akan dilakukan oleh paslon jika nanti saat diberi kepercayaan oleh rakyat untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Debat Capres/Cawapres bukanlah arena cerdas cermas yang dapat dilakukan dengan cara-cara licik-licikan dalam memaparkan paparan dan angka-angka yang hanya menyenangkan dan meyakinkan rakyat semata. Debat Capres/Cawapres seharusnya menjawab tantangan, ancaman yang dihadapi oleh bangsa.

Sebelum kita memiliki sistem pemilihan Presiden langsung, kita menganut sistem perwakilan murni, dimana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi Negara memiliki otoritas dalam membuat Undang-Undang Dasar, menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) termasuk memilih Presiden/Wakil Presiden. Paska reformasi, sistem perwakilan murni hilang lenyap dan MPR kehilangan jati dirinya dengan tiadanya kedudukan dan fungsinya MPR sebagai Lembaga Tertinggi.

Kita memilih Presiden secara langsung, dan Presiden terpilih tidak lagi sebagai mandataris MPR dan secara otomatis tidak bertanggungjawab kepada MPR. Selama menjalankan masa kepemimpinannyapun Presiden tidak menjalankan amanat GBHN sebagai bentuk kebijakan yang telah ditetapkan oleh wakil-wakil rakyat yang menempatkan GBHN sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi ketatanegaraan yang diemban oleh Presiden.

Kini Presiden harus menawarkan proposal visi misi nya kepada rakyat yang akan dijalankannya ketika terpilih menjadi Presiden. Oleh karenannya paparan visi misi Capres/Cawapres ini menjadi sangat penting dan menjadi acuan bagi rakyat untuk menilai dan mendorong rakyat untuk menentukan pilihannya kelak. Debat menjadi arena penting untuk menjawab semua persoalan yang dihadapi oleh bangsa.

Melalui debat, rakyat tidak hanya melihat simbol-simbol pasangan calon, namun lebih melihat pada dua proposal besar yang ditawarkan seperti apa bangunan persepsi yang disajikan secara utuh yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa untuk dinilai oleh rakyat, termasuk cara dan jalan untuk hadapi tantangan dan ancaman kehidupan bangsa.

Debat Capres/Cawapres diharapkan mampu kemukakan janji-janji sesuai dengan visi misi, jangan sesuai dengan keinginan taipan, penyandang modal dan lain-lain.

Materi visi misi dalam debat harus sesuai dengan aplikasinya ketika telah menghasilkan presiden terpilih. Selama gelaran dua kali debat lalu, kita belum melihat secara jelas persepsi yang dibangun oleh paslon khususnya hal-hal yang menggambarkan persepsi atas situasi nasional. Paslon Capres/Cawapres harus meyakinkan rakyat apa yang akan mereka lakukan jika terpilih dan menjamin kehidupan bangsa dan negara Indonesia sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemilik bangsa.

Secara konsep sistem kenegaraan, Presiden Joko Widodo yang telah berjanji kepada rakyat Indonesia pada tahun 2014 lalu harus mempertanggungjawabkan kepada publik/rakyat berapa persen atau berapa banyak janji-janji poliik yang telah dijalankannya sejak menjabat sebagai Presiden RI sejak tahun 2014 hingga kini. Ini harus transparan dan terukur, sehingga rakyat paham tentang kinerja janji-janji politik sudah dilaksanakan dengan baik, kalau mengalami masalah dan hambatan selama menjabat harus juga disampaikan ke rakyat, sehingga aktualisasi atas janji-janji kampanye politiknya bisa langsung dinilai oleh rakyat.

Calon Presiden Prabowo Subianto juga harus menyakinkan bahwa ditangannyalah Indonesia bias adil dan makmur secara konsepsi harus bias diimplementasikan jika terpilih sebagai Presiden, bukan hanya gambaran infografis atau ‘meme-meme’ belaka, dan ini harus terwujudkan. Hal lain yang perlu digarisbawahi, bahwasanya perlu didorong adanya pidana kebohongan pemilu. Kontkes ini sangat penting agar para Capres/Cawapres terpilih tidak sembarangan dalam membrikan janji-janji politiknya ketika kampanye dan membohongi rakyat ketika berkuasa.

Hal ini harus diikat dengan Undang-Undang dan dampak berujung pada penjara jika Presiden terpilih melakukan kebohongan atas janji-janji politik saat bertarung pada Pilpres. (*)

Editor: Romandhon

Terpopuler