NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR Purn (TNI) TB Hasanudin mengatakan teroris sudah termasuk dalam kategori sebagai kejahatan terhadap negara. Menurutnya, negara-negara di dunia telah sepakat menetapkan status tersebut terhadap teroris.
Terkait wacana pelibatan TNI dalam perang melawan teroris, Hasanudin mengisyaratan persetujuannya. Pasalnya, menurut dia, dalam teori pemberantasan teroris pada prinsipnya selalu menggunakan 3 kekuatan utama.
“Penegakkan hukum, intelijen, dan militer kemudian dibantu unsur-unsur lainnya,” ujar Hasanudin di Jakarta, Selasa (30/5/2017).
Hasanudin menyampaikan cara mengkompilasikan ketiga elemen tersebut diatas sangat tergantung pada jenis dan jumlah ancaman. Selain itu, berkaitan juga dengan luas wilayah, standar penangkalan, sumber daya yang dimiliki, dan political will negara masing-masing.
Lebih lanjut ia mengatakan dalam proses penegakkan hukum, tahap penyelidikan dan penyidikan tentu hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum (kepolisian negara). Tetapi, imbuhnya, dapat saja didukung oleh data-data intelijen yang akurat dari elemen aparat intelijen termasuk intelijen TNI.
“Dalam upaya pencegahan, aparat teritorial dapat digunakan antara lain dalam upaya deradikalisasi, pengawasan wilayah, bantuan informasi dan lain-lain. Sementara, untuk menghadapi infiltrasi dari luar TNI dapat di tugaskan di wilayah perbatasan yang rawan,” paparnya.
Hasanudin mengungapkan dalam hal perlindungan dan penindakan, TNI juga memiliki satuan-satuan terlatih dengan kemampuan tugas melindungi presiden, wapres dan tamu negara.
“Untuk represif TNI dapat di kerahkan misalnya di wilayah ZEE, laut bebas atau pembajakan pesawat umum. Sekarang masalahnya, bagaimana mengkompilasikan semua kekuatan itu dengan tepat dan terkontrol. Ancaman teroris di Indonesia sudah semakin merisaukan, kita membutuhkan kerja sama yang erat dari semua elemen kekuatan bangsa,” jelasnya.
Reporter: Ahmad Hatim
Editor: Romandhon
