Connect with us

Hukum

Catatan Akhir Tahun 2017: Viktor Laiskodat Selamat, Ujaran Kebencian Marak

Published

on

Viktor Laiskodat (Foto istimewa)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Sepanjang tahun 2017, rakyat Indonesia disuguhkan berbagai tontonan dari lelucon para pejabat negara yang membuat publik mengurut dada. Berbagai kehebohan tercipta sepanjang tahun 2017, yang terus mengulik kewarasan dan kesabaran masyarakat melihat ulah dan perilaku pejabat yang dipercayainya memimpin bangsa dan negara tercinta.

Salah satu tontonan terheboh pada tahun 2017 ialah pidato politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) Viktor Bungtilu Laiskodat. Ia berpidato di depan masyarakat Kupang, NTT dengan kalimat-kalimat menghasut. Bahkan, pidato yang berhasil direkam dalam sebuah video berdurasi 2 menit 5 detik itu, anak buah Surya Paloh tersebut mengajak masyarakat untuk melakukan pembunuhan, membenci kelompok lain hingga menyinggung ajaran-ajaran agama lain (Islam).

Tak kurang PAN, PKS, Gerindra dan Demokrat menjadi sasaran caci maki anggota DPR RI dari Partai NasDem ini. Sayang, pidato Viktor tak dianggap kepolisian sebagai bentuk pelanggaran Undang-undang. Perilaku yang sangat kontras dengan tokoh-tokoh lain di tanah air. Bahkan, hanya sekadar menyebut orang lain mirip PKI saja polisi sudah langsung bergegas membekuk pelaku dengan tuduhan ujaran kebencian.

Namun, tindakan serupa tampaknya tak berlaku bagi seorang Viktor. Bahkan, Mahkamah Dewan Kehormatan (MKD) tak bisa berbuat banyak, dan hanya sebatas meredakan emosi publik. Demikian pula pihak NasDem, malah justru membela kadernya tersebut tanpa terbesit sedikit pun untuk sekadar menegurnya.

Pidato Viktor jelas adalah sebuah provokasi dan hasutan. Jika orang seperti Viktor dibiarkan, dan terus merasa benar dengan apa yang diucapkan, jelas ke depan hal itu dapat memecahbelah bangsa Indonesia yang gandrung dengan persatuan dan kesatuan.

Loading...

“Ujaran kebencian dan provokasi yang dilakukan Victor Laiskodat ini dapat memicu konflik horisontal diantara anak bangsa, dan mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara,” ujar Ketua DPP Partai Gerindra, Iwan Sumule, Jumat (4/8).

Baca Juga:  Provokasi Rakyat, Gerindra Laporkan Viktor Laiskodat dengan Pasal Berlapis

Dan karena dilindungi UU MD3, Bareskrim Mabes Polri tak berani memproses ujaran penuh benci dan dendam Viktor. “Pernyataan ketua Fraksi Partai NasDem dalam pidato di NTT telah masuk ranah SARA, juga fitnah yang kejam pada Gerindra. Provokasi bodoh dan murahan,” ujar Fadli Zon, Jumat (4/7).

“Itu masuk ujaran kebencian bahkan ada kata-kata yang langsung polisi bisa menangkap yang bersangkutan karena ada hasutan untuk membunuh. Maka seharusnya tidak perlu harus menunggu laporan (yang memang sudah selayaknya kalau dilaporkan), tetapi aparat sudah bisa bertindak langsung,” kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Roy Suryo.

“Mentalitas seperti itu sesungguhnya sumber masalah di negeri ini,” kata politisi PKS Jazuli Juwini Jumat (4/8) menanggapi pidato Viktor.

Sementara itu PAN, melalui Saleh Partaonan Daulay menegaskan masyarakat sudah resah dengan pidato Viktor. Ia meminta NasDem menegurnya dan menjaga prinsip saling menghormati. Kami sangat menghormati Nasdem dan Pak Surya Paloh. Secara resiprokal, tentu kami pun merasa perlu dihormati secara proporsional,” ujarnya.

Berikut isi pidato Viktor di Kupang, NTT yang terekam awal Agustus 2017 lalu.

Kelompok-kelompok ekstremis ini mau bikin satu negara lagi, tak mau di negara NKRI. Domo ganti dengan nama khilafah. Ada sebagian kelompok ini mau bikin negara khilafah. Dan celakanya partai-partai pendukung ada di NTT. Yang dukung khilafah ini ada di NTT itu nomor satu Partai Gerindra, nomor dua itu namanya Demokrat, partai nomor tiga itu PKS, nomor empat itu PAN. situasi nasional ini partai mendukung para kaum intoleran

Catat bae-bae, calon bupati, calon gubernur, calon DPR dari partai tersebut, pilih supaya ganti negara khilafah. Mengerti negara khilafah? Semua wajib solat. Mengerti? Negara khilafah tak boleh ada perbedaan, semua harus solat. Saya tidak provokasi.

Nanti negara hilang, kita bunuh pertama mereka sebelum kita dibunuh. Ingat dulu PKI 1965, mereka tidak berhasil. Kita yang eksekusi mereka. Jangan tolak perppu nomor 2 Tahun 2017.”

Baca Juga:  Konten Negatif, Rudiantara: Platform Juga Tanggung Jawab

Editor: Eriec Dieda

Loading...

Terpopuler