NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Azhar Simanjuntak mengatakan satu tahun politik anti korupsi pemerintahan Jokowi dalam bidang pemberantasan korupsi sangat buruk.
Bahkan bila dilihat, ada upaya untuk melakukan pelemahan terhadap KPK yang berjalan sangat massif. Hal tersebut ditandai dengan munculnya Pansus Angket DPR untuk KPK.
“Ketika kuda troya itu sukses melakukan pelemahan KPK dari dalam, kemudian kriminalisasi Novel (Baswedan) dan kemudian adanya pansus angket, jelas ini merupakan praktek demoralisasi dan pelemahan KPK,” ungkap Dahnil di Gedung Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya, Jakarta Pusat, Rabu (27/12/2017).
Menurut Dahnil, keberadaan pansus angket telah memproduksi kebohongan dan hanyalah ingin menyelamatkan teman-teman mereka yang terindikasi terlibat korupsi.
“Ketika KPK berusaha menuntaskan (Setya) Novanto, didirikannya pansus untuk melakukan perlawanan. Keberadaan pansus jelas meproduksi kebohongan-kebohongan kepada publik. Pansus angket KPK menjadi persekongkolan yang sempurna untuk melakukan pelemahan KPK dalam agenda pemberantasan korupsi,” katanya.
Selain itu, Dahnil melanjutkan serangan terhadap KPK datang secara bertubi-tubi secara sistematis dan massif. Hal tersebut yang tidak terjadi pada pemerintahan SBY.
“Massif sekali agenda pelemahan korupsi yang ini tidak kita temukan di rezim yang lalu. Justru era ini adalah era di mana mengusung agenda pemberantasan korupsi dan juga mengubur agenda pemberantasan korupsi,” paparnya.
Catatan lain Dahnil, KPK juga dinilainya tampak memble ketika menangani kasus yang melibatkan oknum-oknum di institusi kepolisian. “KPK kehilangan nyali jika menangani kasus terkait kepolisian. Kelihatan sekali KPK ngeper. Yang ini tentu berdampak pada kinerja KPK,” katanya.
“Kita sebut saja kasus Novel lama sekali penuntasannya. Ini juga ada dugaan melibatkan kepolisian,” sambungnya.
Oleh karena itu, pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan oleh Jokowi adalah berkomitmen untuk melaksanakan pemberantasan korupsi. “PR utama republik meunjukan komitmennya terhadap agenda pemberantasan korupsi mengingat Jokowi kehilangan komitmen dalam agenda pemberantasan korupsi,” pungkasnya.
Reporter: Syaefuddin A
