NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Nasib masyarakat biasa untuk mencari sebuah keadilan selalu saja menjadi permainan para penguasa atau pejabat setempat. Hal ini dialami oleh Nur Hidayah pedagang Pasuruan yang ingin mengadu ke gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, malah dipingpong oleh sejumlah anak buah dari gubernur itu sendiri.
Nasib malang dialami Nur Hidayah,salah satu pedagang di pasar Ngempit Sidogiri Pasuruan dimana sudah selama dua tahun tidak bisa berdagang dengan tenang. Pasalnya selalu diteror oleh oknum-oknum yang memaksa dirinya untuk keluar dari lapak yang sudah disewanya.
“Saya sudah berusaha mencari keadilan lewat Pemkab Pasuruan atas peristiwa yang saya alami. Sampai ke Inspektorat ke Pemkab Pasuruan sudah saya tempuh, namun hasilnya nihil,” jelasnya, Rabu (1/3.
Nur lalu menjelaskan kronologi kasus yang menimpa bermula dari dirinya menyewa lapak milih Haji Imron tertanggal 10 Januari 2019.
“Untuk proses sewa menyewa lapak tersebut juga sudah diketahui oleh pejabat PD Pasar saat itu yaitu Ahmad Saikhu dengan besaran sewa lapak per tahunnya Rp 5 juta,” jelasnya.
Selain uang sewa, lanjut Nur, ternyata haji Imron juga meminta uang tambahan untuk modal usahanya.”Yang bersangkutan jual lapak dengan dagangan jam dinding dengan total keseluruhan tambahan sewa tersebut mencapai Rp 65 juta,” tuturnya.
Saat proses transaksi sewa menyewa tersebut, lanjut Nur, selalu mempertanyakan registrasi pembayaran lapak pasar. “Bahkan, dengan disaksikan oleh Ahmad Saikhu (pejabat lama PD Pasar Ngempit) Haji Impron menjanjikan akan memproses balik nama lapak dengan nama Nur Hidayah,” jelasnya.
Permasalahan itu muncul, kata Nur Hidayah ketika tahun 2021 haji Imron meninggal dunia. “Tidak lama kemudian muncul seseorang yang mengaku ahli waris Haji Impron dan menawarkan harga lapak yang ditempatinya sebesar Rp 100 juta. Ya tentunya saya sudah tak punya uang itu mengingat uang saya sebagaian sudah saya bayarkan ke haji Imron,” tuturnya.
Sedangkan kuasa hukum Nur Hidayah, Diyan Moelyadi mengatakan seseorang yang mengaku ahli waris haji Imron tersebut tak mau tahu atas penjelasan Nur Hidayah tersebut. “Atas masalah itu, klien kami menemui kepala PD pasar baru untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan harapan ada mediasi. Namun, tiba-tiba muncul ada oknum pejabat yang mengaku sudah membeli lapak tersebut dari ahli waris almarhum Haji Imron,” terangnya.
Ironisnya lagi, lanjut Diyan, oknum tersebut dengan arogannya bersama petugas PD pasar melarang kliennya untuk berjualan lagi dan memindahkan barang dagangannya ke luar lapak yang sudah disewanya.
Buntu mencari keadilan di instansi di Pemkab Pasuruan, lanjut Diyan, kliennya akhirnya ingin mencari keadilan lewat gubernur Khofifah.
“Lalu saya antar klien saya ke kantor gubernur untuk menemui Sekdaprov Jawa Timur Adhi Karyono dengan niatan akan mengadukan masalah tersebut ke Pemprov,” sambungnya.
Namun, bukan jawaban yang memuaskan diterima oleh Nur Hidayah bersama pengacaranya melainkan justru dipingpong.
“Saat di Sekdaprov selalu dibilang tidak ada di tempat. Kemudian diarahkan ke Biro Kesra Sekdaprov Jatim, tapi jawabannya kurang memuaskan yaitu tidak menangani pengaduan,” jelas Diyan.
Malangnya lagi, kata Diyan, pihaknya diminta menuliskan surat pengaduan ke gubernur Khofifah dan suratnya ditaruh dibagian umum. “Kata petugas protokoler disana tunggu ada jawaban gubernur dan bisa lama karena bu gubernur sibuk dan banyak kegiatan,” jelas petugas tersebut kepada Diyan.
Karena dipingpong tersebut, lanjut Diyan, pihaknya berharap kepada gubernur Khofifah untuk memberikan solusi dan kearifannya atas masalah yang dialami oleh kliennya.
“Sebagai pemimpin di Jawa Timur tentunya saya yakin bu Khhofifah punya kearifan bagi klien saya yang rakyat kecil dan membutuhkan bantuan dari pemimpinnya,” tandasnya. (setya)
