NUSANTARANEWS.CO – Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz berpandangan bahwa, sebagai prosedur seleksi kepemimpinan daerah, pelaksanaan Pilkada masih belum berjalan optimal. Ciri khas kedaerahan sebagai karakter Pilkada belum muncul dalam perbincangan masyarakat lokal.
“Pilkada adalah momentum melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan lama dan menyusun konsep perbaikan ke depan secara menyeluruh,” katanya di Jakarta, Jumat (28/10).
Menurut Masykur, adu program antar pasangan calon terjadi secara intensif tentang bagaimana membangun tata kelola daerah masing-masing. “Persoalan daerah menjadi parameter dalam perbincangan peserta dan pemilih dalam Pilkada,” imbuhnya.
Demikian pula, lanjutnya, Pilkada berlaku untuk merawat persatuan. Masyarakat pemilih terlibat Pilkada dalam nuansa kedamaian, membuka komunikasi santun dan menerima hasil pilihan dengan ikhlas.
“Dalam konteks ini, Pilkada tidak hanya mencari kemenangan atau menghindari kekalahan. Akan tetapi meneguhkan persatuan dan keberagamaan melalui perbedaan pilihan,” ujar Masykur.
Pada kenyataannya, kata dia, subtansi Pilkada belum terbangun penuh. Seringkali yang berlaku justru sebaliknya, Pilkada menjadi sarana untuk menolak keberagaman dan mengurangi persatuan. Ujaran-ujaran non demokratis minim kesantunan masih memenuhi ruang publik sehingga adu konsep dan program menjadi terbatas.
“Terlalu mahal bila menggunakan Pilkada hanya mengejar kuasa menghalalkan cara, menolak keberagaman bahkan menjatuhkan pemerintahan,” tandasnya. (Maman)
