Politik

Calon Kepala Daerah Harus Tandatangani Pakta Integritas

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Ketua Tim Pilkada Pusat DPP Hanura Farid Alfauzi menegaskan pihaknya akan bersikap selektif dalam menerima permohonan rekomendasi partainya dari para calon kepala daerah yang ingin maju di Pilkada serentak 2018 mendatang. Menurutnya, Hanura berkomitmen untuk menegakkan prinsip kepemimpinan daerah yang berintegritas dan berpihak kepada masyarakat.

Farid menyatakan akan mengajukan syarat utama bagi para calon kepala daerah yang meminta Hanura untuk mengusungnya. Sejumlah syarat tersebut, lanjutnya, tertuang dalam berkas pakta integritas yang wajib ditandatanganinya sebelum mendapat kepastian dukungan dari Hanura.

“Calon kepala daerah harus bersedia menanda-tangani Pakta Integritas,” ujar Farid kepada Nusantaranews di Jakarta, Selasa (6/6/2017).

Farid menjelaskan poin Pertama dalam draft pakta integritas mewajibkan calon kepala daerah yangg diusung Hanura untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, sebutnya, harus berjiwa Pancasilais.

“Ketiga, Memiliki wawasan kebangsaan dan kenegarawanan. Keempat, Bersedia melaksanakan visi dan misi serta platform perjuangan partai Hanura. Kelima, Tidak akan melakukan tindak pidana korupsi. Keenam, Menggunakan kekuasaan untuk menciptakan sebesar besarnya kemakmuran rakyat,” jelasnya.

Baca Juga:  Masuk Cagub Terkuat Versi ARCI, Khofifah: Insya Allah Jatim Cettar Jilid Dua

Lebih lanjut Farid menyampaikan pihaknya menekankan setiap calon kepala daerah memiliki wawasan kebangsaan, kenegarawanan dan ke-Indonesiaan sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Tujuannya, kata dia, demi lahirnya pemimpin daerah yang berkualitas negarawan.

“Dan kita berkeinginan kuat melahirkan para pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat. Karena itu, Hanura menitikberatkan standar kualitas kepemimpinanan pada tingkat keberpihakan seorang calon kepala terhadap isu-isu kerakyatan,” paparnya.

Pewarta: Ahmad Hatim
Editor: Romandhon

Related Posts

1 of 9