NUSANTARANEWS.CO – Ratusan ulama berkumpul dalam rangka halaqoh yang bertema “Tabayyun Konstitusi” yang digelar DPP PKB di hotel Best Western, Kemayoran, Jakarta, Senin (28/11/2016). Acara tersebut dilaksanakan dalam rangka mencari jalan keluar bagi berbagai persoalan situasi nasional saat ini.
Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyinggung latennya perilaku pragmatisme yang turut mempengaruhi proses penyelenggaraan politik di Indonesia. Karena itu, kata dia, proses demokrasi yang sudah berjalan 20 tahun di Indonesia perlu dievaluasi.
“Ini para kiai dan para ulama mencermati itu (pragmatisme politik). Sehingga nantinya acara ini (tabayyun konstitusi) dapat melahirkan rekomendasi. Apakah konstitusinya yang harus diperbaiki apa pendidikan politik rakyatnya yang harus digalakkan,” ujar cak Imin saat diwawancarai di acara Halaqoh Ulama bertema “Tabayyun Konstitusi” di hotel Best Western, Kemayoran, Jakarta, Senin (27/11/2016).
Cak Imin mengatakan proses penyelenggaraan politik selama ini terjebak pada praktek jual beli. Sehingga, kata dia, kekuasaan politik hanya mampu diakses orang-orang kaya saja.
“Sehingga, Pilkada yang menang yang punya duit. Ini konstitusinya yang salah atau memang rakyatnya yang pragmatis,” ungkapnya. (Hatim/Nusantaranews)