NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Setelah melakukan gelar perkara, lima pimpinan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) akhirnya sepakat meningkatkan status salah calon gubernur (cagub) Maluku Utara ke tahap penyidikan. Surat perintah penyidikan (sprindik) telah diteken oleh KPK, pada Selasa malam, 13 Maret 2018.
Cagub Maluku Utara yang telah diincar KPK berinisial AHM. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu pejabat internal KPK yang tak ingin disebutkan namanya.
Sementara itu, Ketua KPK, Agus Rahardjo, sebelumnya mengkua sudah teken satu surat perintah penyidikan kepada satu kepala daerah yang merupakan kandidat kepala daerah di Pilgub Maluku Utara. “Tadi malam sudah saya tanda tangani,” kata Agus di Jakarta, Rabu (14/3/2018).
Baca Juga:
Catatan Singkat Fahri Hamzah, Surat Untuk KPK, ‘Malaikat Suci Berwujud Manusia’
Jokowi Dinilai Sengaja Setting KPK Untuk Tangkapi Kepala Daerah
Korupsi Sebagai Alat Menyingkirkan Pesaing Politik
Sebagai informasi, dalam gelaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) Maluku Utara 2018, ada empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang mendaftar sejak Januari 2018 lalu.
Pasangan calon yang terakhir mendaftar adalah pasangan Abdul Gani Kasuba dan M Al Yasin Ali. Sebelumnya pada hari pertama pendaftaran yang buka 8 Januari 2018, terdapat pasangan Burhan Abdurahman dan Ishak Djamaludin. Kemudian di hari kedua mendaftar dua pasangan yakni pasangan Ahmad Hidayat Mus dan Rivai Umar serta pasangan Muhammad Kasuba dan Abdul Madjid Husen.
Untuk pasangan Abdul Gani Kasuba dan M Al Yasin Ali diusung oleh PDIP dan PKPI. Sementara untuk pasangan Burhan Abdurahman dan Ishak Djamaludin diusung oleh Nasdem, Demokrat, PKB, PBB dan Hanura. Adapun pasangan Ahmad Hidayat Mus dan Rivai Umar diusung oleh partai Golkar dan PPP. Terakhir untuk pasangan Muhammad Kasuba dan Madjid Husen diusung Partai Gerindra, PKS dan PAN.
Editor: Romandhon
