Connect with us

Ekonomi

Cabang Produksi Yang Menyangkut Hajat Hidup Banyak Orang Harus Jadi Prioritas Pemerintah

Published

on

Membedah Kinerja Jokowi Mengurus BUMN. (FOTO: NUSANTARANEWS.CO/Istimewa)

Membedah Kinerja Jokowi Mengurus BUMN. (FOTO: NUSANTARANEWS.CO/Istimewa)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Perbaikan di berbagai sektor, menurut Ekonom Konstitusi Defiyan Cori dalam artikelnya dikutip Selasa, 19 Juni 2018 menjelaskan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo harus memprioritaskan semua cabang-cabang produksi vital yang menyangkut hajat hidup banyak orang. Sesuai janji Trisakti dan Nawacita, maka kebijakan pemihakan ekonomi (economic affirmative action) harus diarahkan setidaknya pada 2 (dua) entitas ekonomi dan bisnis yang diperintahkan oleh konstitisi pasal 33, yaitu BUMN dan Koperasi.

Saat ini menurut Defian, di bidang pertanian, perikanan dan kelautan nilai tukar dan daya beli petani semakin menurun serta kepemilikan atas lahan semakin berkurang atau hanya sebagai petani penggarap saja. Mengutip data Badan Pusat Statistik pada bulan September 2017 (Triwulan III) Nilai Tukar Petani (NTP) saat itu adalah sebesar 102,22 atau naik sebesar 0,61persen dari sebelumnya sebesar 101,60.

Kenaikan NTP ini disebabkan oleh indeks harga yang diterima oleh petani naik sebesar 0,49 persen, sedangkan indeks harga yang dibayar oleh petani turun sebesar 0,12 persen atau ada selisih sebesar 0,37 persen. Sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) hanya naik sebesar 0,14 persen dan itu didominasi oleh naiknya nilai tukar dari pembudi daya ikan yaitu sebesar 0,21 persen.

Jika dilihat di sektor keuangan dan perbankan yang menunjang berperannya sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak ini bagi perekonomian nasional yaitu dari alokasi kredit perbankan pada Tahun 2017 berdasarkan data Bank Indonesia (BI) hanya tumbuh sebesar 8,1 persen. Namun, pertumbuhan itu terjadi untuk pembiayaan di pasar modal sebesar 35 persen yang publik pun tahu entitas bisnis apa dan siapa yang menguasai pasar modal tersebut.

Baca Juga:  Realistis, Golkar NTT Targetkan 4 Kusri di DPR RI

Sementara sasaran (target) pertumbuhan kredit Tahun 2017 yang direncankan sebesar 11,8 persen otomatis tak tercapai. Dari realisasi pertumbuhan kredit itu, alokasi kredit untuk Usaha Mikro, Kecil dan menengah (data Juli 2017) adalah sebesar Rp 884,63 Trilyun atau hanya 19,63 persen dari total kredit yang disalurkan perbankan yang mencapai sebesar Rp 4.507 Trilyun.

Sementara di lain pihak berdasarkan data BI, tunggakan pinjaman (Non Performing Loan/NPL) dari UMKN ini hanya 4,64 persen sedangkan NPL kredit usaha menengah dan korporasi mencapai 5,6 persen. Bahkan NPL kredit usaha mikro hanya 2,56 persen atau di bawah rata-rata NPL nasional yang sebesar 3 persen. Alokasi kredit terbesar pun disalurkan pada skala usaha menengah sebesar 46,49 persen, alokasi untuk usaha menengah 30,24 persen dan usaha kecil hanya sebesar 23,27 persen saja. Berbagai kebijakan paket ekonomi telah diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo, namum implementasi kebijakan yang tampak paling tidak dari kebijakan pemihakan pada sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak dan skala usaha yang memperoleh pembiayaan juga sangat timpang.

Mungkinkah janji politik Trisakti dan Nawacita dapat terealisasi dengan posisi ketimpangan sektoral dan struktural ekonomi berdasarkan data keuangan dan perbankan di atas? Belum lagi jika postur APBN dianalisa alokasinya soal kebijakan pemihakan pada cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak itu untuk merealisasikan kemandirian ekonomi dan mewujudlkan kebamgkitan nasional melalui kebangkitan ekonomi konstitusi. Tanpa perencanaan yang terarah dan sesuai skala prioritas serta hanya mengandalkan janji-janji kampanye yang tak berbasis data dan tak realistis, maka selama itu pula kebangkitan ekonomi nasional hanya sebatas wacana saja. Bahkan, mencapai keberhasilan yang pernah dicapai di masa pemerintahan Presiden Almarhum Soeharto dalam berswasembada beras pun sulit dicapai, sebab fundamental ekonomi Indonesia yang lemah.

Baca Juga:  Pendaftar CPNS Membludak, Kaum Muda Disarankan Berentrepreneur

Lemahnya fundamental ekonomi bangsa ini disebabkan oleh sebagian besar sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak tak mampu mengungkit perekonomian nasional. Lebih dari itu adalah masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang tak mampu diselesaikan oleh kebijakan pemerintah sehingga Trisakti dan Nawacita hanyalah pepesan kosong karena adanya deviasi antara kebijakan dan prakteknya. Konsistensi dan komitmen pemerintah sangat dibutuhkan pada 3 (tiga) isu utama yang saat ini dihadapi berbagai negara, yaitu Pangan, Energi dan Air (Food, Energy and Water/FEW) tanpa adanya deviasi kebijakan. Terlebih di sektor energj yang dahulu Pertamina pernah mengalami masa kejayaan harus memperoleh perhatian penuh dan menjadi penguasaan negara sesuai perintah kontitusi. Mengabaikan BUMN, terutama Pertamina sebagai entitas bisnis, dan hanya menjalankan penugasan politik pemerintah yang berjangka pendek hanya akan semakin memperburuk keuangan BUMN, negara dan akhirnya kemandirian ekonomi bangsa.

Editor: Alya Karen

Loading...

Terpopuler