NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Anggota komisi C DPRD Jawa Timur Khulaim Junaidi mengatakan kehadiran pemerintah sangat dinantikan oleh para pelaku UMKM di Sidoarjo. Pasalnya hal ini bertujuan untuk membantu kesejahteraan bagi para pelaku UMKM di kabupaten tersebut.
“Saya ingin para pelaku UMKM dan para janda ini tangguh untuk mengembangkan ekonominya untuk lebih baik lagi. Kehadiran pemerintah ini sangat penting sekali. Saya pasang badan untuk kesejahteraan para pelaku UMKM di Sidoarjo,” jelas pria yang juga bakal calon bupati Sidoarjo tersebut, sabtu (29/6/2024).
Dibeberkan oleh mantan anggota DPRD kabupaten Sidoarjo ini,ada banyak cara untuk membantu para pelaku UMKM dan para janda di Sidoarjo terlebih kehadiran pemerintah untuk membantu memasarkan produk mereka.
“Bantuan pemerintah terhadap UMKM terus menerus dilakukan seperti pengurusan NIB, sertifikat industri rumah tangga, sertifikat halal dll serta memfasilitasi UMKM untuk bisa mendapatkan permodalan dari bank Jawa Timur,” sambung politisi PAN ini.
Pria asal Sidoarjo ini mengatakan untuk menggenjot Investasi di Jawa Timur diantaranya perda untuk kemudahan berinvestasi sudah dibuat sehingga perijinan sangat mudah dan infrastruktur mendukung disiapkan pemerintah dan diharapkan warga juga siap menerima kehadiran investor di wilayahnya.
Pemetaan klaster sumberdaya alam dan kearifan lokal daerah, menurut dia juga disiapkan agar terjadi pemerataan diseluruh wilayah Jatim,juga efisiensi biaya produksi dan distribusi.
Khulaim menambahkan Pemerintah Indonesia sebaiknya berpihak dan focus kepada para pelaku UMKM agar mudah mendapatkan kegiatan pemberdayaan UMKM, baik dari sisi permodalan maupun dari sisi pengembangan kapasitas usaha.
“Sektor UMKM yang terbukti mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang besar juga merupakan solusi untuk mengurangi jumlah pengangguran. Tren positif ini yang perlu terus dijaga pertumbuhannya agar sektor UMKM dalam skala yang besar mampu mengatasi masalah pengangguran di Indonesia,” tandasnya.
Pemerintah Republik Indonesia telah membantu para UMKM dengan cara memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, pertumbuhan KUR sebesar Rp 178,07 triliun atau kurang lebih 16,25% pada tahun 2020 dan sebesar Rp1 92,59 triliun atau kurang lebih 8,16% pada tahun 2021. Ini juga membuktikan, para pelaku UMKM sangat membutuhkan suntikan dana dalam mengembangkan usahanya.
Pemerintah juga telah melakukan pemberian kredit kepada para pelaku usaha mikro yang berada di lapisan terbawah dan belum difasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau non perbankan. Berdasarkan data dari Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Penyaluran Usaha Mikro (UMi) sejak 2017 sampai dengan 2022 telah mencapai Rp26, 2 triliun kepada 7,4 juta debitur. Ini membuktikan, masih banyaknya para pelaku usaha mikro yang belum terfasilitasi oleh KUR dari perbankan. (setya)
