NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Dalam peringatan Hari Buruh Sedunia (May Day), kaum buruh diminta suarakan kawal hasil Pilpres 2019 yang kini memasuki tahap rekapitulasi suara.
“Buruh harus suarakan hasil pilpres yang curang. Sebab, kalau pemerintahan dihasilkan dari pada hasil pemilu curang, nasib buruh dan kesejahteraan buruh tidak akan bisa berubah,” Waketum DPP Gerindra, Arief Poyuono, Jakarta, Rabu (1/5/2019).
Hari Buruh Sedunia (May Day) diperingati tiap tanggal 1 Mei.
Poyuono menuturkan, dugaan kecurangan pilpres yang ditujukan untuk menguntungkan pasangan capres tertentu di Pilpres 2019 tak lepas dari peran besar pemilik modal di Indonesia yang selama ini tidak menginginkan kesejahteraan buruh di Indonesia.
“Mereka lebih senang dengan presiden yang bisa mudah diatur-atur untuk memudahkan mereka melakukan pratek-pratek usaha di Indonesia secara kotor dan memeras keringat buruh,” kata dia.
“Sudah terbukti dengan terbitnya PP 78 tentang pengupahan buruh yang banyak merugikan buruh untuk mendapatkan hak-hak kesejahteraan,” sambung dia.
Demikian pula dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), kata Poyuono, menjadi bentuk peraturan yang tidak berpihak pada Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
“Malah membuka pintu lebar-lebar bagi pekerja asing ke Indonesia untuk bekerja di proyek-proyek investasi asing yang seharusnya tujuan dari sebuah negara mengundang investor untuk berinvestasi itu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, dan bukan untuk TKA,” tegasnya.
May Day 2019, lanjut dia, harus menjadi awal untuk memperlihatkan kekompakan buruh guna mengawal demokrasi yang bersih dari kecurangan-kecurangan dalam agenda pesta demokrasi.
“Bagi pimpinan buruh yang masih senang diundang ke Istana Presiden serta suka foto-foto sama presiden, lupakan saja, karena mereka semua hanya akan mendapatkan angin-angin surga saja dari presiden. Dan nasib peningkatan kesejahteraan kaum buruh tidak akan pernah tercipta,” cetusnya.
“Dalam Hari Buruh ini juga kami menyerukan pada pegawai BUMN dan Direksi BUMN untuk berani melawan tekanan-tekanan para elit politik dan politisi Senayan. Jika ada yang menginginkan berbisnis dengan cara-cara yang melanggar hukum karena nanti akan jadi korban tindak pidana korupsi seperti dalam kasus Dirut PT PLN dan Kasus amplop cap jempol Bowo Pangarso,” pungkasnya.
(eda)
Editor: Eriec Dieda