NUSANTARANEWS.CO, Pamekasan – Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang berkualitas, tentu tak lepas dari sumeber daya manusia (SDM) yang berkualitas pula. Oleh sebab itu, Bupati Pamekasan H. Baddrut Tamam meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat untuk benar-benar menempatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkualitas agar tercipta pemerintahan yang berkualitas. Kamis, 19 Mei 2022.
Bupati Baddrut Taman mengatakan, ASN harus memiliki SDM yang berkualitas, disamping itu ASN harus sadar fungsi dan sadar peran agar mampu mengimbangi perubahan di era teknologi yang sangat pesat.
“ASN harus berkualitas, karena memiliki tanggung jawab besar untuk kemajuan bangsa dan Negara,” terang Mas Tamam sapaan akrabnya.
Bupati menyampaikan jabatan merupakan alat pengabdian kepada bangsa dan negara. Oleh sebab itu, SDM yang berkualitas akan sangat menentukan perubahan pemerintahan kedepan.
Mas Tamam mengaku, dirinya menemui seorang ASN yang saat ini menduduki Jabatan Kepala Bidang (Kabid) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tertentu tidak pernah menginjakkan kaki di Pendopo Ronggosukowati selama 30 tahun menjadi abdi negara lantaran harus meminta izin kepada atasannya untuk menemui pimpinan daerah.
“Jadi kalau begini atmosfernya, bisa saja ada orang cerdas, orang loyal kepada pimpinan, karena satu hal saja dianggap tidak cocok bisa jadi tidak mempunyai kesempatan mengaktualisasikan idealisme, semangatnya, kerjanya, dan akhirnya terpinggirkan,” urainya.
Bupati Baddrut menegaskan, BKPSDM harus menyeleksi ASN yang mempunyai kualitas untuk menempati posisi apapun di lingkungan Pemkab Pamekasan.
Mantan anggota DPRD Jawa Timur itu, meminta rotasi jabatan tidak lagi atas dasar like or dislike (suka atau tidak suka) demi keberlangsungan pembangunan menyongsong Indonesia emas tahun 2045.
“Tugas pak Saudi ini (Kepala BKPSDM,red) betul-betul menyeleksi siapa (ASN) yang punya kualitas, bukan siapa yang punya isi tas. Karena sekarang ini tidak boleh ada jual beli jabatan, tidak boleh,” tegasnya.
Baddrut menegaskan, jual beli jabatan akan berdampak buruk terhadap semangat kerja, sebab jabatan yang didudukinya hasil bayar bukan hasil dari jerih payahnya menunjukkan prestasi kerjanya.
Bupati Baddrut menegaskan bahwa pihaknya memberi kebebasan kepada setiap ASN untuk bertemu mendiskusikan apapun tentang pembangunan Pamekasan, tidak harus meminta izin kepada atasannya.
“ASN bisa bertemu siapa saja, termasuk dengan bupati untuk mendiskusikan pembangunan pamekasan,” pungkas Baddrut. (mh)