Connect with us

Terbaru

Bupati Nunukan Serahkan 4 SK Hukum Masyarakat Adat

Published

on

Bupati Nunukan Serahkan 4 SK Hukum Masyarakat Adat

Bupati Nunukan serahkan 4 SK Hukum Masyarakat Adat di Kantor Bupati Nunukan, Kalimantan Utara, Rabu (4/3).

NUSANTARANEWS.CO,Nunukan – Bupati Nunukan serahkan 4 SK hukum masyarakat adat. Bupati Asmin Laura Hafid secara resmi menyerahkan 4 Surat Keputusan tentang Hukum Masyarakat Adat (SK MHA) kepada masing-masing Kepala Adat dan perwakilanya di Lt. 4 Kantor Bupati Nunukan, Jl. Ujang  Dewa, Sedadap, Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), Rabu (4/3).

Keempat Kepala Adat tersebut dalah, Taufik Busra  ( perwakilan Adat Tidung, Pagun Pelaju), Kapulin Kepala Adat Dayak Agabag, Pagun Maunjung Tangkalon ), Bernadus Bedan (Kepala Adat Dayak Agabag, Pagun Nansiung Nankoyob) dan kepada Kalabinti yang merupakan Kepala Adat Dayak Agabag, Pagun Obolon Tompokon.

Masyarakat Hukum Adat Dayak Agabag, Pagun Obolon Tompokon, Laura menerbitkan Surat Keputusanya berupa pengakuan wilayah adat seluas 18. 636 hektar yang meliputi Hutan Lindung seluas 12. 571, 31 hektar, berada di daerah HPT seluas 5.446, 07 hektar dan meliputi APT seluas 449, 39 hektar.

Masyarakat Hukum Adat Dayak Agabag Pagun Maunjung Tangkalon, Laura menyerahkan SK   pengakuan wilayah adat seluas 15. 799, 96 hektar yang meliputi wilayah di APL seluas 4.893 hektar, di  wilayah HP seluas 10.888 hektar, di wilayah IUPHHK HT PT. Adindo Hutani Lestari seluas 8.622, 10 hektar dan di wilayah IUPHHK HT PT. Inhutani 1 Perumpuk seluas 1.417, 73 hektar.

Masyarakat Hukum Adat Tidung  Pagun Pelaju, Laura menyerahkan SK pengakuan wilayah adat seluas 36. 818, 65 hektar yang meliputi wilayah Izin Usaha Perkebunan PT. Sebaung Sawit Plantion seluas 3.330 hektar, diwilayah Izin Usaha Pemanfaatan Kayu Hutan Alam PT. Silvia Erie Timber seluas 14. 977 hektar, di wilayah IPPHHK HA PT. Karya Jaya Parakawan seluas 4.693 hektar, di lahan Izin Pertambangan PT. inti Buana Indah Selaras seluas 2. 030 hektar dan di lahan PT. Mandiri Inti Perkasa seluas 4. 636 hektar.

Baca Juga:  PKS Kutuk Serangan Udara Israel di Gaza

Masyarakat Hukum Adat Dayak Agabag Pagun Nansiung Nagkolob, Laura menyerahkan SK wilayah adat seluas  2.572 hektar yang keseluruhannya berada di lahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT.  Adindo Hutani Lestari.

Terkait SK MHA tersebut Laura menuturkan, alasan pihaknya membberikan pengakuan kepada MHA. Setidaknya berlandaskan pada 12 aturan perundang-undangan yang memberikan pengakuan kepada masyarakat adat dan masyarakat hukum adat termasuk di perkebunan.

“Dari semua undang-undang ini, pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat itu baru bisa diimplementasikan setelah ada Pengakuan dari pemerintah daerah. Kalau dari Peraturan Menteri Agraria syarat dan peraturan daerah kita sudah punya peraturan daerah tahun 2018,  kemudian detailnya kita tindak lanjuti dengan SK Bupati Nunukan,” jelas Laura.

Selain itu, juga untuk memperkuat akses terhadap tanah dan kekayaan alam. Selama ini acap kali terjadi konflik atau sengketa terkait persoalan lahan. Contohnya, masyarakat adat yang membuka lahan di areal milik perusahaan yang beroperasi diwilayah itu bahkan sampai dilaporkan ke pihak yang berwajib.

“Sehingga dalam penyelesaian sengketa yang berbasis pada MH jangan hanya menguntungkan perusahaan, tapi masyarakat adat juga punya kearifan lokal,” ujarnya

Laura juga mengingatkan bahwa dengan mendapatkan pengakuan Bupati melalui SK MHA, bukan berarti lalu memiliki hak kewenangan mutlak. Perlu ada sinergitas dengan semua pihak dalam membangun negara tak terkecuali terhadap investor.

“Jangan setelah mendapatkan pengakuan pemerintah daerah lalu perusahaan harus angkat kaki keluar, kita mengatur semena-mena ,” pesan Laura mengingatkan.

Mengenai prosedur untuk mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Daerah, Laura menjelaskan bahwa hal tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2004 serta peraturan badan geospasial.  Diketahui pula bahwa terbitnya SK MHA terhadap 4 wilayah adat tersebut tak lepas dari peran serta Yayasan Pelestari Lingkungan Hijau (PLH) Kalatara. (ES/ed.Banyu)

Baca Juga:  Warga NU di Kelurahan Ini Bagikan Sembako dan Bantuan Tunai untuk Warga Terdampak Covid-19

Loading...

Terpopuler