Bupati Nunukan Sampaikan Usulan Prioritas Dalam Musrembang RKPD Provinsi Kaltara Tahun 2023

Bupati Nunukan sampaikan usulan prioritas dalam Musrembang RKPD Provinsi Kaltara Tahun 2023
Bupati Nunukan sampaikan usulan prioritas dalam Musrembang RKPD Provinsi Kaltara Tahun 2023. Foto, Buapati Nunukan saat menghadiri Musrembang Provinsi Kaltara Tahun 2023

NUSANTARANEWS.CO, Nunukan – Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid bersama dengan Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah, Sekretaris Daerah Kab. Nunukan, dan Kepala Bappeda Litbang mengikuti acara Musrembang RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 melalui zoom Meeting di ruang pertemuan VIP lantai IV kantor Bupati Nunukan, Kamis (7/4).

Musrembang RKPD Prov.Kaltara Tahun 2023 di buka langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Utara Yansen Tp, dengan mengangkat Tema “Pengembangan Industri dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Industri Berbasis Sumber Daya Lokal.”

Acara tersebut diikuti Mendagri RI yang diwakili oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah, Menteri PPN Bapenas RI yang diwakili oleh Deputi Bidang Ekonomi, Unsur Forkopimda Prov. Kaltara, Bupati/Walikota se-Kalimantan Utara, Ketua DPRD Prov. Kaltara, Ketua DPRD se-Kaltara, serta Sekretaris dan Kepala Bappeda Litbang se-Kaltara secara daring dan luring.

Wakil Gubernur Kalimantan Utara Yansen TP dalam sambutannya berharap bahwa kegiatan Musrembang ini bisa menjadi wadah yang tepat untuk dapat bersama merumuskan kerangka kerja percepatan pembangunan Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera.

“Dalam mewujudkan RKPD tahun 2023, terdapat beberapa isu strategi yang harus di perhatikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembangunan, antara lain masih rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang ditandai dengan nilai IPM masih dibawah rata-rata nasional,” tuturnya

Meskipun IPM Kaltara tertinggi kedua di regional Kalimantan. Kondisi geografis dengan bentang alam yang luas menyebabkan rendahnya daya saing dan tingginya kesenjangan antar wilayah.

Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, serta rentannya ketahanan ekonomi daerah sebagai kawasan perbatasan dalam menghadapi persaingan global.

“Kedua isu ini disebekan oleh striktur perekonomian Kaltara masih disominasi sektor pertambangan dan penggalian. Masih rendahnya aksebilitas dan dukungan penyediaan layanan infrastruktur dasar yang merata dab terintegrasi. Dan yang terakhir adalah belum optimalnya tata kelola dan pelayanan pemerintah,” ujarnya.

Yansen juga menambahkan beberapa isu aktual yang hendaknya menjadi perhatian bersama dan perlu diselesaikan bersama yaitu salah satunya pembangunan dan penanganan jalan perbatasan di Kabupaten Malinau dan Kab. Nunukan, konektivitas telekomunikasi di wilayah perbatasan. Dalam pencapaian pembangunan diperlukan dukungan sumber daya, salah satunya sumber daya anggaran. Anggaran tersebut didapatkan dari sumber-sumber pendapatan daerah yang akan menjadi kapasitas keuangan daerah.

“Adapun proyeksi pendapatan Prov. Kaltara pada tahun 2023 sebesar 2,19 triliun rupiah, dialokasikan sebesar 2,46 triliun rupiah untuk belanja dan 266 milyar untuk pembiayaan daerah,” ujar Yansen.

Selain itu Yansen mengatakan bahwa indek inovasi daerah tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kemendagri menempatkan Provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi yang inovatif. Untuk Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan, Yansen meminta agar lebih diperhatikan lagi karena masih dalam kriteria Kabupaten kurang inovatif dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang ada di Prov. Kaltara. Karena inovasi menjadi kunci dari akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Pada kesempatan itu pula Bupati Nunukan menyampaikan beberapa usulan prioritas dari Kab. Nunukan sesuai kewenangan Provinsi yang diselaraskan dengan tema RKPD Prov.Kaltara tahun 2023.

Adapun beberapa usulan yang menjadi prioritas bagi Kab. Nunukan sebagai berikut : Usulan prioritas pertama yaitu penataan kawasan perikanan dan pertanian, pembangunan kawasan techno park di mansapa Kec. Nunukan Selatan, Pembangunan kawasan pertanian organik di krayan selatan.

Usulan kedua yaitu pembangunan dan peningkatan jalan usaha tani di Kab. Nunukan dan penambahan kuota pupuk bersubsidi. Usulan prioritas ketiga yaitu peningkatan jalan lingkar pulau Nunukan.

Usulan prioritas keempat yaitu pembangunan RTH (Ruang Terbuka Hijau) Coastal Road (Jalan Pesisir Pantai Nunukan).

Usulan prioritas kelima yaitu pembangunan jaringan listrik dan Long Bawan menuju kantor camat Krayan Timur, lanjutan pembangunan jaringan listrik dari kantor camat sebatik timur (Panjang 4 Km), pembangunan jaringan listrik desa setabu.

Usulan prioritas keenam yaitu peningkatan jalan penghubung lingkar krayan (Kec, Krayan Selatan – Kec. Krayan Tengah-Kec. Krayan Timur).

Usulan prioritas ketujuh yaitu pembangunan SMA/SMK yang dilengkapi dengan asrama siswa di Kec. Lumbis Pansiangan dan Kec. Lumbis Hulu.

Usulan prioritas kedelapan yaitu pembangunan sentra kerajinan rotan di Kec. Sembakung.

Terakhir usulan prioritas kesembilan yaitu pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) kayan mentarang dan pariwisata Kec. Lumbis Pansiangan.

“Selanjutnya Pak Gubernur, Kabupaten Nunukan berharap bahwa usulan hasil Musrembang RKPD Kab. Nunukan untuk tahun 2023 sesuai kewenangan Provinsi dapat diakomidir dalam SIPD Provinsi Kaltara dan disampaikan melalui surat Bupati kepada Gubernur Kalimanta Utara. Adapun usulan tersebut yaitu bidang pendidikan 5 usulan. Bidang kesehatan 6 usulan. Bidang sektor koperasi, usaha kecil, menengah dan perindustrian dan perdagangan 6 usulan. Bidang pertanian, perkebunan dan peternakan 9 usulan. Bidang perikanan 4 usulan. Bidang ESDM 3 ususlan. Bidang telekomunikasi dan informasi 5 usulan. Bidang pariwisata 3 usulan. Dan yang terakhir bidang infrastruktur 9 usulan”, tambah Laura.

Laura juga berharap bahwa usulan hasil Rakor Tekbang (Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan) sebanyak 18 usulan dapat ditindaklanjuti dalam program kegiatan OPD Teknis di Prov. Kaltara Tahun 2023. (ADV/ES)