NUSANTARANEWS.CO – Polemik kasus semen Rembang di Jawa Tengah kini terus menjadi bola liar. Bahkan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui surat rekomendasi yang dikeluarkan Tim Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) membuat Pabrik Semen Rembang tak bisa beroperasi. Akibatnya, keberadaan semen Rembang ibarat buah si malakama bagi Presiden Jokowi.
Situasi ini menurut pengamat kebijakan publik dari Concern Think Thank Institute, Ir Djuni Thamrin, MSc, PhD, secara tidak langsung bisa menyeret Indonesia dalam kehancuran. Pasalnya, sesuai perjanjian kontrak Pabrik Semen Rembang mestinya sudah siap beroperasi, namun akibat kebijakan KLHS membuat perusahaan milik BUMN yang bernilai mencapai Rp. 4,9 triliun itu mangkrang dan tidak bisa melakukan penambangan.
Bisa ditaksir, berapa banyak kerugian negara yang diakibatkan dari berhentinya operasi Pabrik Semen Rembang tersebut?
Kebijakan ambigu pemerintah terkait polemik semen Rembang ini menurut Djuni Thamrin sangatlah rancu sekaligus paradoks. Mengingat Jokowi sendiri dalam ikrar Nawa Citanya gencar promosikan investasi, tetapi sikap ironis ditunjukkan pemerintah dalam memperlakukan investasi terhadap perusahaan BUMN sendiri.
“Kan terbalik dengan apa yang dipromosikan,” ujar Djuni Thamrin saat diwawancarai jurnalis Penamerahputih baru-baru ini.
Menurut Djuni, hasil rekomendasi Tim KLHS Pusat sangat dipaksakan dan tidak bisa dipergunakan sebagai keputusan untuk melarang semen Rembang beroperasi. Apalagi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk sejak awal sudah memenuhi seluruh aturan yang ditetapkan, seperti AMDAL dan melengkapi 51 jenis perizinan lainnya.
Apa yang terjadi saat ini, menurut Djuni, tak lain disebabkan oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Teten Masduki yang lebih condong kepada pihak yang selama ini menolak pabrik semen Rembang. Dimana Tim KLHS berani mengeluarkan rekomendasi seperti itu, menurut Djuni karena dibackup oleh KSP. Terlebih Teten sendiri lebih cenderung berpihak pada yang kontra semen Rembang.
Situasi tersebut seakan memperlihatkan, Presiden Jokowi tengah ‘ditikung’ dan dipermainkan oleh bawahannya sendiri. Dalam kasus rekomendasi yang dikeluarkan KLHS misalnya, Jokowi benar-benar dibohongi oleh para pembantunya. Sehingga program investasi yang digembar-gemborkan Jokowi selama ini justru digembosi oleh bawahannya.
Pewarta/Editor: Romandhon
